Budaya Korupsi Harus Dihapuskan

Kadisdik Pekanbaru tak Mampu Urusi Pungli di SMPN 44, DPRD Pekanbaru Bakal Sidak dan Panggil

Kadisdik Pekanbaru tak Mampu Urusi Pungli di SMPN 44, DPRD Pekanbaru Bakal Sidak dan Panggil

Foto dari kiri : Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Aidil Amri, Kabid SMP, Nurbaeti, Kepsek SMP 44, Gusna

PEKANBARU, AKTUALDETIK.COM,- Crew Media Aktualdetik.com menemukan masih maraknya belasan SMPN di Kota Pekanbaru melakukan jual beli buku LKS dan Seragam, padahal dalam aturannya, sekolah negeri terutama SD dan SMP sudah jelas dilarang memungut biaya dengan beragam modus pada siswa.

Berdasarkan sumber informasi yang dapat dipertanggungjawaban, SMPN  44 Pekanbaru yang memiliki jumlah siswa sebanyak 410 terbukti melakukan pungutan liar dalam bentuk jual beli LKS dan seragam kepada siswa-siswi.

Masyarakat Harus Berani Speak Up Lawan Kejahatan

Praktik jual beli LKS dan seragam kian marak terjadi di Kota Pekanbaru, seolah-olah sudah menjadi kewajiban bagi sekolah Di Kota Pekanbaru. Menurut salah satu sumber dari masyarakat bahwa, SMPN 44 Pekanbaru mengarahkan setiap naik kelas pembelian LKS sebesar Rp 150.000 di satu toko saja, yakni toko buku/fotocopy “Reyhan” berlokasi di Jl.Damai.

Baca juga Bohongi Publik, Kepala SMPN 23 Pekanbaru juga Menutupi Informasi Dugaan Pungutan Liar

“satu baju seragam Rp 300.000, kami beli satu set enam baju seragam dan kami bayar uangnya kepada bu Dewi Pansuri, dia guru dan bendahara di SMPN 44 Pekanbaru.” Jelas menurut sumber yang dapat dipercaya.

Atas laporan ini pihak crew aktualdetik menyambangi Kepala SMPN 44 Pekanbaru, Gusna Dewi guna meminta keterangan, namun Gusna Dewi membantah bahwa pihaknya melakukan jual beli LKS dan seragam.

Kabid SMP Tidak Mampu Menghadapi Pers

Selanjutnya, ketika mencoba menghubungi via telepon dan mengirim surat konfirmasi tertulis, selama kurang lebh satu minggu lamanya kepada Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Nurbaeti tidak memberi balasan kepada crew Aktualdetik.

DPRD Kota Pekanbaru memiliki fungsi sebagai pengawas, dalam hal mengontrol pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta kebijaan-kebijakan Kepala Daerah terhadap jalannya roda pemerintahan khusunya di bidang pendidikan.

Mendengar hal ini Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru yang membidangi pendidikan, Aidil Amri angkat bicara, politisi dari partai Demokrat ini dengan gamblang mengatakan bahwa penjualan LKS dan seragam tidak diperbolehkan.

Legislatif Bakal Lakukan Fungsi Pengawasan

“Atas laporan masyarakat  yang dirugikan melalui media-media massa, saya bersama dewan yang lainnya akan sidak secepatnya ke pihak sekolah tersebut,dan kita bakal panggil kepala sekolah yang bersangkutan, dan pihak Dinas Pendidikan.” Terang Aidil.

Aidil Amri juga dengan tegas mengatakan tentu ada jika memang terbukti melanggar regulasi sudah tentu harus dikenakan sanksi-sanksi dalam hal ini pidana, kembali mengingat perkataan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Ismardi Ilyas yang menyuarakan bahwa tidak boleh meminta pungutan dalam bentuk apapun kepada murid, yang menurut para masyarakat hanya sebatas pencitraan belaaka.

Bahkan beberapa orangtua murid menduga bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Ismardi Ilyas ikut terlibat dalam aliran dana penjualan LKS dan seragam sejak lama.

Daftar SMPN Terbukti Pungli :

-SMPN 45 PEKANBARU

-SMPN 23 PEKANBARU

Baca juga Praktik Jual Beli LKS Dan Seragam Merajalela di SMPN 45 Pekanbaru, Disdik Diduga Terlibat

Reporter : Ishak & Rifqy

Kepada Seluruh Masyarakat di Tanah Air, Jika Ada Informasi, Dan Menemukan Kejadian/Peristiwa Penting, Atau Pelanggaran Hukum, Baik Oleh warga atau Pejabat Pemerintah/Lembaga/Penegak Hukum, Silahkan mengirimkan informasi, berupa Narasi/tulisan, Rekaman Video/Suara, ke No telepon/WA: 0853-6381-4752 - Email: Aktualdetik19@gmail.com.

Jangan Lupa Mengirim Indensitas Lengkap, Kami menjamin kerahasiaan Identitas Narasumber. 

               

Komentar Via Facebook :