Presiden Tegas ke Dewan Pers

Ketua Umum PPDI, Feri Sibarani, Apresiasi Pernyataan Presiden Kepada Dewan Pers

Ketua Umum PPDI, Feri Sibarani, Apresiasi Pernyataan Presiden Kepada Dewan Pers

Foto: Ketua Umum Perkumpulan Pers Daerah Seluruh Indonesia (PPDI), Feri Sibarani, S.H, sedang meberikan keterangan Pers di Pekanbaru, 7 Februari 2023

PEKANBARU AKTUALDETIK.COM - Ketua Umum Perkumpulan Pers Daerah Seluruh Indonesia (PPDI), Feri Sibarani, S.H, hari ini di Kota Pekanbaru provinsi Riau secara resmi mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo, agar Dewan Pers tidak hanya pintar mengatakan Kebebasan Pers, tetapi harus menjadi Pers yang bertanggung jawab. Rabu, 08/02/2023.

, "Apa yang disampaikan Presiden kita kepada Dewan Pers saat diterima di istana Negara, kemarin, adalah sangat tepat. Selama ini kan Dewan Pers hanya bisa berkata-kata soal kebebasan Pers, namun  faktanya banyak Pers yang kemudian bermasalah dengan berbagai pihak, karena berita yang disajikan kurang bertanggung jawab, atau kesadaran moralitas seorang wartawan itu sangat minim, itu yang diatur dalam kode etik jurnalistik," Sebut Feri sibarani.

TONTON VIDEO PERNYATAAN KETUM PPDI https://www.aktualdetik.com/berita/10244/berita-video-pendapat-dirjen-kominfo-usman-kansong-konyol-dewan-pers-bukan-assesor.html

Sebagimana diketahui, bahwa Dewan Pers kemarin, diterima oleh Presiden RI, Joko Widodo, di Istana Negara, Senin, 06 Februari 2023. Dalam pertemuan itu, kabarnya, Presiden pun menyoroti kinerja Dewan Pers yang disebut hanya pintar berkata kebebasan Pers, namun kurangnya kesadaran kode etik jurnalistik, atau etika profesi di kalangan Pers. 

Lebih tegas, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberi catatan kepada Dewan Pers agar tak sekedar bicara mengenai kebebasan pers.

Hal tersebut disampaikan Jokowi kepada para anggota Dewan Pers saat diterimanya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (6/2).

Dalam pertemuan itu, Jokowi meminta Dewan Pers untuk menekankan pers yang bertanggung jawab. Menurutnya, pers memiliki tanggung jawab di tengah masyarakat.

Senada, Ketua Umum Perkumpulan Pers Daerah Seluruh Indonesia (PPDI), Feri Sibarani, mengaminkan perkataan Presiden itu. Menurutnya, selama ini, Dewan Pers justru sibuk ngurusin sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan Kode Etik Jurnalistik, seperti menyebarkan surat edaran terkait terverifikasi media yang justru tidak diatur dalam UU Pers, dan soal Uji Kompetensi Wartawan, yang justru cikal bakal permasalahan sosial di kalangan wartawan Nasional hingga saat ini. 

,"Luar Biasa Presiden Joko Widodo, benar-benar Presiden yang mampu memperdulikan semua aspek dalam Bangsa ini. Itu benar sekali, Dewan Pers selama ini hanya di sibuk soal terverifikasi media, dan UKW. Alih-alih kompeten, justru kode etik yang seharusnya jadi Jiwa seorang wartawan pun terabaikan karena terfokus soal UKW dan terverifikasi. Sehingga fokus perusahaan Pers dan wartawan yang kita saksikan selama ini adalah, bagaimana memverifikasi medianya di Dewan Pers dan ikut UKW ala Desan Pers agar diterima bekerjasama dengan pemerintah dalam belanja iklan, advertorial dan galeri," Sebut Feri Sibarani. 

Dijelaskan Feri, bahwa sudah saatnya Dewan Pers berada pada koridornya sebagai Dewan yang mengawasi berjalannya kehidupan Pers secara sehat, utuh, berdasarkan semangat yang di usung oleh UU No 40 Tahun 1999, terkait kemerdekaan Pers, yang bebas melakukan tugas jurnalistik dimana saja, dengan tidak ada labelisasi, namun penuh dengan rasa tanggung jawab dengan mengamalkan kode etik profesi. 

, "Dewan Pers sebagaimana dalam pasal 15  UU Pers secara jelas sudah dituangkan, agar melaksanakan pengembangan kemerdekaan Pers, yang utama mengawasi  pelaksanaan kode etik jurnalistik, disitu penekanan dari tugas Dewan Pers selaku Dewan. Memastikan bahwa Pers Nasional dan wartawan bekerja dengan mengedepankan kode etik, itulah makna tanggung jawab sebagaimana diminta Presiden. Bukan soal-soal terverifikasi, peralatan kantor, UKW, perizinan Perusahaan dan lain-lain yang tidak ada relevansinya dengan tugas Dewan Pers, "Urai Feri Sibarani. 

Menurut Putra Batak yang telah menjadi warga kota Pekanbaru dan sedang mengecap pendidikan magister hukum (S2) di Unilak itu, belakangan dalam analisanya, Dewan Pers telah banyak bergeser dari tupoksinya, hingga akhirnya secara tidak disadari tugas utama mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik dalam kehidupan Pers terabaikan. 

, "Yang selalu dipersoalkan Dewan Pers dari pusat hingga ke daerah adalah di dominasi urusan UKW dan Terverifikasi Perusahaan Pers. Karena itu ada kaitannya dengan bisnis atau uang. Padahal kedua hal itu tidak ada kaitan langsung dengan kode etik profesi. Kode etik profesi lebih pada soal pemahaman akan etika dalam bertugas sebagai wartawan atau perusahaan Pers, itulah yang dimaksud presiden sebagai wujud tanggung jawab Pers dalam kebebasannya sebagai sebuah lembaga yang diatur oleh Undang-Undang dalam peran pentingnya di tengah-tengah bangsa ini, "Sebut Feri. 

Sementara, terkait UKW dan terverifikasi perusahaan Pers, yang selalu digaungkan oleh Dewan Pers, saat di pertanyakan awak Media, Feri Sibarani dengan tegas menyatakan, bahwa Sertifikasi Kompetensi hanya dapat dilakukan oleh Badan terkait, yaitu Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sedangkan soal terverifikasi perusahaan Pers menurutnya adalah berlebihan, dan terkesan mempersulit Pers dalam kemerdekaan Pers yang sudah dijamin oleh Undang-Undang. 

, "Saya katakan Dewan Pers menurut saya sudah over acting, dan melakukan apa yang bukan tupoksinya. Kalau meningkatkan kualitas Pers itu apa? Coba kita cari maknanya dan terminologinya, apakah itu berarti uji kompetensi? Pasti bukan. Karena sertifikasi kompetensi hanya dapat dikeluarkan Negara melalui BNSP, sedangkan terverifikasi juga tidak sama dengan mendata perusahaan Pers seperti pada poin (f) pasal 15 UU Pers, itu bukan soal penjabaran lagi mamanya, tetapi sudah masuk ke ranah interpretasi norma dalam Undang-undang, jangan se enaknya membuat interpretasi terhadap norma Undang-Undang," Pugkas Feri. 

Menutup pernyataannya, Feri Sibarani juga berharap banyak kepada Ketua Dewan Pers terpilih, Ninik Rahayu. Agar Ninik Rahayu benar-benar membawa Pers Nasional kembali kepada roh sejati Undang-Undang Pers. Dijelaskan olehnya, bahwa UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers 100 persen tema nya adalah soal kemerdekaan Pers nasional, sehubungan selama puluhan tahun di era Orde Baru, Pers berada dalam kegelapan, karena dibelenggu oleh penguasa, bahkan disebutnya, tidak ada sama sekali menyinggung terkait verifikasi yang begitu rumit dan sulit, dan UKW yang menjadi cikal bakal labelisasi wartawan dan media abal-abal. 

, "Negara kita negara hukum, semua ada aturan yang pasti, karena sifat hukum itu adalah soal kepastian, jadi jangan dibuat-buat aturan sesuai selera kelompok tertentu, apalagi konspirasi, kita maknai Undang-Undang itu dengan objektif, kalau mau kompeten ya sertifikasi kompetensi ke BNSP, kalau mau perusahaan Pers nya sah dan resmi, ya berbadan hukum dan jelas kantor dan alamat serta susunan keredaksian, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (2) UU Pers, sedangkan yang paling penting dari semuanya itu adalah, etika atau kode etik jurnalistik, yang merupakan jiwa sejati seorang wartawan atau perusahaan Pers, itulah yang dimaksud Presiden sebagai bentuk tanggung jawab dalam kehidupan Pers yang merdeka itu," Tutup Feri. 

Sumber: Wawancara
Penulis: Rifky, R.Z, S.H
Editor: Red

Komentar Via Facebook :