Dilaporkan ke Polda NTT

Ngeri, Bupati Ancam Tembak Mati Kolonel TNI AD

Kepala Penerangan Kodam IX/Udayana Kolonel (Kav) Jonny Harianto, Saat memberikan Keterangan atas Ancaman Penembakan dari Bupati

NTT AKTUALDETIK.COM  - Peristiwa pengancaman terhadap seorang Kolonel TNI AD, oleh seorang Bupati akhirnya berujung proses hukum, hal itu merupakan perintah Panglima Kodam, sehubungan Bupati tidak bersedia secara kekeluargaan, Jumat 06/11/2020.

Kepala Penerangan Kodam IX/Udayana Kolonel (Kav) Jonny Harianto kepada awak media mengatakan bahwa Pangdam IX/Udayana Mayjen Kurnia Dewantara geram atas sikap Bupati Alor, Amon Djobo. Pasalnya, Bupati Amon Djobo menolak saat diajak menyelesaikan persoalan sengketa tanah oleh pihak TNI AD.

,"Pihak TNI AD pun telah berupaya memediasi persoalan tersebut. Bahkan, Pangdam Udayana memerintahkan Danrem 161/WS Brigjen TNI Samuel Petrus Hehakaya dan Dandim 1622/Alor Letkol Inf Supyan Munawar untuk bertemu Bupati Alor," bebernya.

Menurutnya, tujuannya, tak lain untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dan baik-baik. Alih-alih duduk bersama, Bupati Amon Djobo justru tidak menanggapi dan terkesan menutup diri.

Dikabarkan oleh karena pihaknya gagal untuk duduk bersama guna penyelesaian secara kekeluargaan, akhirnya hal itu dilaporkan kepada Pandam Udayana.

"Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Kurnia Dewantara geram atas kejadian tersebut. Pangdam amat menyayangkan hal itu bisa terjadi," kata Kolonel Jonny melalui keterangan resminya yang dikutip pada hari ini.

Karena tak menemui titik temu, kata Jonny, Pangdam Udayana lantas memerintahkan kepada anak buahnya untuk memproses hukum Bupati Alor Amon Djobo.

Karena upaya kekeluargaan dianggap tidak berhasil dilakukan karena sang Bupati tidak merespon, akhirnya jalan hukum pun ditempuh.

"Sehingga tiada lain, tiada bukan, hal ini harus diselesaikan secara hukum," ucap Jonny menirukan ucapan Pangdam Udayana.

Perintah itu kemudian ditindaklanjuti dengan melaporkan Bupati Alor ke Polda Nusa Tenggara Timur (NTT). Laporan tertanggal 19 Oktober 2020 itu tercatat bernomor LP/B/423/X/RES.1.24/2020/SPKT.

Namun soal pilihan tersebut Jonny menegaskan, laporan yang disampaikan kepada Polda NTT itu bukanlah permasalahan antarinstitusi, tetaoi soal permasalahan pribadi, antara Bupati Alor Amon Djobo dengan Kolonel (Cpl) Imanuel Yoram.

"Saya sampaikan, pelaporan yang disampaikan Kolonel Cpl Imanuel Yoram Dionisius Adoe terkait permasalahannya dengan Amon Djobo selaku Bupati Alor ke Polda NTT bukan permasalahan antar institusi, tetapi itu murni permasalahan pribadi," tuturnya.

Menurut Jonny, laporan Kolonel Imanuel terhadap Bulati Alor penting untuk ditindaklanjuti. Pihak TNI AD mengacu pada aturan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) dan Bab X pasal 27 ayat (1).

Dalam pasal 1, berbunyi bahwa Indonesia adalah negara hukum dan Bab X pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali.

Dengan demikian, kata Jonny, Kolonel (Cpl) Imanuel Yoram Dionisius Adoe merupakan bagian dari warga Indonesia yang perlu mendapatkan perlindungan hukum atas ketidaknyamanannya itu.

Jonny menuturkan pihaknya membawak kasus ini ke ranah hukum dengan melaporkan Bupati Alor Amon Djobo sebagai pembelajaran.

Pembelajaran yang dimaksud agar ke depan pejabat publik tidak melakukan atau mengeluarkan kata-kata dan tindakan yang tidak pantas.

Adapun laporan terhadap Bupati Alor, Jonny memastikan, sampai saat ini Polda NTT telah memproses kasus tersebut pada tahap penyidikan. Para saksi pun telah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan.

"Semoga kejadian tersebut dapat dijadikan pembelajaran bagi kita semua untuk selalu hati-hati dalam segala perkataan dan perbuatannya," ucap Jonny.

Editor : Jhon C
Sumber : Kompas