Kepastian Hukum Tentang TPPU

Terkait 23 Milar Dugaan Gratifikasi ke Rekening Kasmarni, Dipertanyakan Media Tidak Dijawab

Terkait 23 Milar Dugaan Gratifikasi ke Rekening Kasmarni, Dipertanyakan Media Tidak Dijawab

Foto: Foto Bupati Bengkalis, Kasmarni, yang merupakan Isteri mantan Bupati Bengkalis, Amril Mukminin (2016-2021) yang tersandung hukum karena korupsi atas proyek multi years di kabupaten Bengkalis

PEKANBARU AKTUALDETIK.COM - Mantan Bupati Bengkalis, Amril Mukminin, yang baru usai menjalani hukumannya sebagai narapidana dengan vonis bersalah karena korupsi dengan suap atas proyek pembangunan infrastruktur, kini menarik untuk di ulas kembali. Sehubungan dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi dalam lingkungan pengadilan tinggi Pekanbaru tingkat banding, menyebutkan ada uang hasil tindak pidana sebesar 23 Miliar, yang di tempatkan ke rekening Kasmarni, selaku Bupati Bengkalis saat ini. Sabtu, 15/10/2022.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan tinggi tingkat banding dengan nomor: 24/Pid.SUS.TPK.2020/PT PBR, Amril Mukminin, selaku anggota DPRD Bengkalis periode masa jabatan tahun 2014-2019 dan selaku Bupati Bengkalis periode masa jabatan tahun 2016-2021 disebut telah menerima gratifikasi berupa uang yang diterima setiap bulan dan berasal dari pemberian pengusaha sawit yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis, yakni dari Jonny Tjoa sebesar Rp 12.770.330.650 Miliar Rupiah. 

Selain itu Amril juga disebutkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, didalam putusan pengadilan tingkat banding Pekanbaru, bahwa Amril juga diketahui menerima gratifikasi dari pengusaha sawit lainnya, yaitu Adyanto, sebesar Rp 10.907.412.755 Miliar Rupiah. Keseluruhannya disebut diterima Amril mukminin secara tunai dan melalui transfer ke rekening isterinya, Kasmarni, yaitu ke rekening Bank CIMB Niaga Syahria di nomor: 4660113216180 dan nomor: 702114976200.

Dengan tegas dan jelas JPU KPK selaku aparat penegak hukum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan dalam putusan Banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru, bahwa seluruh uang yang berjumlah Rp 23,677,743,405 Milar itu adalah sangat erat hubungannya dengan jabatan Amril Mukminin selaku anggota DPRD Bengkalis tahun 2014-2019 dan selaku Bupati Bengkalis tahun 2016-2021.

Didapati informasi berikutnya terkait sumber dan dasar pemberian uang gratifikasi tersebut ialah, manakala seorang direktur perusahaan sawit PT Mustika Agung Sawit Sejahtera (PT MASS), Jonny Tjoa, yang berlokasi di Balai Raja Kabupaten Bengkalis Riau meminta Amril Mukminin, agar mengajak masyarakat memasukkan buah sawitnya ke PT Mustika Agung Sawit Sejahtera. Atas jasa itu, Jonny Tjoa memberikan kompensasi sebesar Rp 5.00 (Lima Rupiah) per kilogram dari buah sawit yang masuk kepada Amril Mukminin.

Sedangkan Pengusaha sawit lainya, Adyanto, selaku direktur dari PT Sawit Anugerah Sejahtera (PT SAS) yang beroperasi di Desa Balai Raja Kabupaten Bengkalis Riau, datang meminta Amril Mukminin, yang saat itu selaku pejabat Negara dengan jabatan Anggota DPRD Bengkalis tahun 2014-2019,  agar membantu kelancaran operasional perusahaan, dan atas bantuan itu, Adyanto pun memberikan kompensasi sebesar Rp 5.00 (Lima Rupiah) kepada Amril Mukminin. 

Sebagaimana di uraikan oleh JPU KPK selaku penyidik dalam dakwaannya, bahwa seluruh uang yang diterima oleh Amril Mukminin adalah GRATIFIKASI, karena jabatannya, baik selaku anggota DPRD Bengkalis tahun 2014-2019 dan selaku Bupati Bengkalis tahun 2016-2021, yang kesemuanya uang tersebut disebutkan dalam uraian putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, di tempatkan ke rekening Kasmarni selaku isteri Amril Mukminin, melalui transfer Bank CIMB Niaga Syahria. 

Menempatkan atau mentransferkan uang kepada orang lain, menurut UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah bentuk dari perbuatan melawan hukum, dimana dapat diduga atau diketahui, bahwa uang tersebut merupakan hasil dari perbuatan tindak pidana, sebagaimana tertuang didalam pasal 3 UU No 8 tahun 2010 Tentang TPPU Jo pasal 5 ayat (1) UU No 8 tahun 2010 Tentang TPPU dengan ancaman hukuman paling lama di penjara 20 tahun dan denda Rp 10.000.000.000 Rupiah.

Apakah Kasmarni selaku Bupati Bengkalis saat ini dalam perkara Suaminya, Amril Mukminin, dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan tinggi tingkat banding Pekanbaru tahun 2020 lalu masuk dalam pusaran tindak pidana pencucian uang (TPPU)? Menurut salah satu pengamat hukum Indonesia, yang sekaligus penulis ternama soal tindak pidana korupsi, R Wiyono, SH menyebutkan bahwa tindak pidana pencucian uang sesungguhnya dapat di usut secara berdiri sendiri, tanpa harus menunggu hasil putusan pengadilan. 

,"Diantara terobosan hukum berkaitan dengan aspek pembuktian, yakni dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap TPPU, tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (Pasal 69 UU PPTPPU). Ketentuan ini dapat diartikan bahwa TPPU merupakan kejahatan yang berdiri sendiri, yang berlakunya tidak tergantung dari ketentuan tindak pidana lain," Tulis R. Wiyono dalam bukunya. 

Menurut R. Wiyono (2013:194), yang dimaksudkan dengan "tidak wajib dibuktikan" adalah tidak wajib dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan TPPU, tidak perlu ada putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana asal.

"Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sudah masuk unsur TPPU, " Tulis Wiyono, SH. 

Atas tema berita soal dugaan TPPU yang melibatkan nama Kasmarni ini, telah di mintai tanggapan Kasmarni, yang saat ini menjabat sebagai Bupati Bengkalis, untuk keberimbangan sebuah pemberitaan yang berdasarkan kaidah-kaidah jurnalistik, namun setelah surat konfimasi yang dikirmkan Redaksi secara tertulis pada bulan September 2022 lalu, melalui Setda Bupati Bengkalis, hingga berita ini dimuat, belum memberikan respon. 

(Red)
Sumber: Putusan Pengadilan

Kepada Seluruh Masyarakat di Tanah Air, Jika Ada Informasi, Dan Menemukan Kejadian/Peristiwa Penting, Atau Pelanggaran Hukum, Baik Oleh warga atau Pejabat Pemerintah/Lembaga/Penegak Hukum, Silahkan mengirimkan informasi, berupa Narasi/tulisan, Rekaman Video/Suara, ke No telepon/WA: 0853-6381-4752 - Email: Aktualdetik19@gmail.com.

Jangan Lupa Mengirim Indensitas Lengkap, Kami menjamin kerahasiaan Identitas Narasumber.

Komentar Via Facebook :