Diduga Ada Pungutan Liar

Ketua Harian LP-KPK Riau, Kecam Kepala Desa Buatan 2 Ada Pungutan Liar PTSL di Backing BPN

Ketua Harian LP-KPK Riau, Kecam Kepala Desa Buatan 2 Ada Pungutan Liar PTSL di Backing BPN

Foto: Foto Ketua Harian Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Riau, Feri Sibarani, S.H, dan Kepala Desa Buatan II Kec Koto Gasip Kab Siak

PEKANBARU AKTUALDETIK.COM - Kepala Desa Buatan II Kabupaten Siak, Kecamatan Koto Gasib Junaidi Candra, atau nama panggilan Oyon diduga kuat lakukan perbuatan melanggar hukum, yaitu dengan meminta uang sebesar Rp 150 ribu rupiah dari setiap warga masyakat yang mengajukan sebidang tanahnya untuk di daftarkan mengikuti program Presiden RI, Joko Widodo, dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) gratis. Kamis, 29/09/2022.

Mendengar hal ini, Ketua Harian Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah Dan Keadilan (LP-KPK) Provinsi Riau, Feri Sibarani, S.H, langsung angkat bicara dan kecam perbuatan Kepala Desa Buatan 2 Siak itu. 

,"Dalam UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Presiden No.87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Pengertian Pungutan Liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, " Sebut Feri sibarani di Pekanbaru hari ini. 

Menurutya, sepanjang yang dilakukan oleh Kepala Desa Buatan 2 tersebut tidak memiliki dasar hukum atau tidak ada kwitansi resmi dari pemerintah Desa atau pemerintah daerah, maka itu masuk dalam kategori tidak memiliki dasar hukum, atau sebuah tindak pelanggaran hukum yang diatur dalam KUHP. Pada Pasal 368 KUHP menyatakan, barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, maka hal itu disebutkan Feri merupakan Pungutan liar. 

Bahkan hal itu disebutkan melanggar UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Perubahan UU Nomor 20 tahun 2021 Tentang Tindak Pidana Korupsi, dan bahkan dengan sendirinya dapat dikatakan sebagai bentuk perlawanan Kepala Desa tersebut kepada Intruksi Presiden RI No 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah. 

, "Dalam konteks pungutan sebesar Rp 150 Ribu terhadap setiap satu surat dalam program PTSL di Desa Buatan 2 Siak Riau itu, merupakan perbuatan melanggar hukum dan itu juga seperti menampar wajah Presiden RI Joko Widodo, yang konon PTSL salah satu program unggulan Presiden kita yang gratis, beliau sosialisasikan di seluruh Indonesia dalam setiap kesempatan," Lanjut Feri Sibarani. 

Menurut Feri, terkait dengan biaya operasional dan pelaksanaan program PTSL sudah di atur dalam Inpres No 2 tahun 2018, yaitu pada pasal 13, dengan meminta seluruh Provinsi Kabupaten/Kota di Indonesia, agar mendukung dan menganggarkan di APBD untuk program PTSL. 

Kabarnya, pada periode ini, program PTSL di Desa Buatan 2 Siak mencapai ribuan surat, dan kesemuanya di lakukan pungutan sebesar Rp 150 ribu per surat. Hal yang menarik adalah, tatkala Kepala Desa Buatan 2, berhasil di konfirmasi Media ini, mengatakan, dirinya sudah terlebih dahulu melakukan rapat dengan pihak BPN, Kepolisian dan Kejaksaan, sehingga menurut Kepala Desa tersebut, apa yang dilakukan dianggap benar sekalipun tidak memiliki dasar aturan. 

, "Hasil rapat kita kemarin bersama orang BPN, Kepolisian dan Kejaksaan, hal itu boleh dilakukan, sepanjang tidak melebihi dari 150 ribu. Artinya pungutan itu tidak boleh mencapai 200 ribu, masih boleh, " Sebut Kepala Desa Buatan 2 itu, kepada awak media ini. 

Menurut Junaidi atau yang akrab di panggil Oyon itu, saat dipertanyakan oleh awak media tentang dasar hukum pungutan tersebut mengaku ada perda, tanpa merinci perda nomor berapa, dan tidak memiliki bukti kwitansi penerimaan uang dari masyarakat, sehingga di perkirakan Feri Sibarani, ratusan juta uang masyarakat yang di pungut dari program PTSL itu tidak masuk KAS Desa atau Daerah, melainkan dinikmati oleh kepala Desa atau kelompoknya. 

, "Analisanya sederhana saja. Di Republik ini sangat tidak boleh melakukan pungutan uang sekecil apapun terhadap masyarakat, jika tidak ada dasar hukum, dan perintah Undang-undang. Dan apalagi kata Kades tersebut ada perda, perda apa? Masa perda akan mengkangkangi Inpres? PTSL itu program kebijakan presiden RI loh, jelas itu gratis, masa mau di hadang oleh Perda? Kemudian kwitansi bukti penerimaan pun tidak ada, nah, ini apa namanya kalau bukan Pungli?, " Pungkas Feri. 

RF

Kepada Seluruh Masyarakat di Tanah Air, Jika Ada Informasi, Dan Menemukan Kejadian/Peristiwa Penting, Atau Pelanggaran Hukum, Baik Oleh warga atau Pejabat Pemerintah/Lembaga/Penegak Hukum, Silahkan mengirimkan informasi, berupa Narasi/tulisan, Rekaman Video/Suara, ke No telepon/WA: 0853-6381-4752 - Email: Aktualdetik19@gmail.com.

Jangan Lupa Mengirim Indensitas Lengkap, Kami menjamin kerahasiaan Identitas Narasumber. 


 

Komentar Via Facebook :