Mengapa Harus Tertutup?? KPK Harus Pantau

LP-KPK Riau Minta KPK Pantau Pembangunan DIC di Kota Dumai, Ada Aroma "Korupsi"

LP-KPK Riau Minta KPK Pantau Pembangunan DIC di Kota Dumai, Ada Aroma "Korupsi"

Foto: Foto Ketua Harian LP-KPK Komda Riau, Feri Sibarani, S.H, saat memberikan keterangan Pers di Pekanbaru, hari ini, Sabtu, 17 September 2022

PEKANBARU AKTUALDETIK.COM - Ketua harian Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Riau, Feri Sibarani, S.H, hari ini memberikan komentarnya terkait opini publik, yang kini sedang hangat soal pembangunan Dumai Islamic Center (DIC). Kabarnya, sejumlah indikator menjadi pemicu adanya "aroma" korupsi. Jumat, 16/09/2022.

Dari informasi yang berkembang melalui pemberitaan di berbagai media di provinsi Riau, diketahui bahwa ada pembangunan gedung Dumai Islamic Center (DIC) dengan sumber dana dari Corporate Sosial Responsibility (CSR) dari perusahaan dan masyarakat sebesar Rp 11 Miliar lebih, namun belum terlihat progres pembangunan yang mencerminkan nilai sebesar itu, bahkan, dari hasil pantauan awak media di lokasi terlihat pembangunan yang berjalan asal jadi, atau diduga tidak sesuai mutu dan kualitas untuk bangunan sesuai klasifikasi. 

Dihimpun dari sumber media ini, mengatakan, persoalan muncul ketika diketahui, bahwa informasi mengenai aliran masuk dana CSR untuk pembangunan DIC tersebut ternyata tidak dapat di akses lagi, semula informasi itu masih dapat dipantau oleh masyarakat, namun belakangan informasi melalui website https://www.dumai-islamiccenter.id itu sudah tidak dapat di sakses oleh masyarakat. 

Atas hal ini, Ketua harian, LP-KPK Riau, Feri Sibarani, S.H, menjawab pertanyaan awak media mengatakan, sumsi-asumsi publik yang saat ini berkembang di kalangan media maupun masyarakat, adalah sangat wajar, karena seyogyanya, para stekholder yang terlibat langsung dalam pembangunan DIC semestinya bertanggung jawab memberikan informasi tersebut ke masyarakat, karena menyangkut dana publik, selain dana CSR ada dana sumbangan masyarakat. 

, "Semua pihak yang terlibat, khususnya kepanitiaan dan termasuk Walikota Dumai, Paisal, harus transparan lah. Tunjukkan pola Good Goverment ke masyarakat. Saya heran, sampai banyak media meminta informasi ke mereka, kok tidak terbuka, ada apa? Buka saja ke media informasinya, biar masyarakat tau seberapa banyak dana yang masuk dan berapa sudah keluar dan mana hasilnya, sebab jika menutupi, nanti bisa jadi bumerang bagi Walikota, selaku yang menggagas pembangunan DIC," Sebut Feri Sibarani. 

Bahkan belakangan diketahui, dalam rangka membangun DIC tersebut, ternyata masih ada anggaran yang sudah di siapkan dari APBD Kota Dumai sebesar Rp 29 Miliar lebih tahun 2022. Sehingga menurut Feri Sibarani, yang sedang mengenyam pendidikan magister hukum di Unilak itu, pantas para penggiat anti korupsi kota Dumai mulai bergerak melakukan penelusuran informasi, karena menyangkut dana sebesar Rp 40 Miliar lebih, yaitu dana CSR 11 miliaran, di tambah dana APBD 29 miliaran. 

, "Menurut saya berawal dari terkesan tertutupnya informasi pembangunan ini, padahal ada anggaran 40 milliar lebih yang sudah di alokasikan, dengan kondisi proyek seperti itu, maka bukan saja perlu dipertanyakan soal dana CSR nya, melainkan keseluruhan dana itu perlu trus di awasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) agar tidak terlanjur menyimpang atau di korupsi oknum-oknum tertentu, " Lanjut Feri Sibarani. 

Menurut Feri Sibarani, berdasarkan aturan, seharusnya penggunaan dana CSR untuk pembangunan daerah harus mudah di akses oleh masyarakat, pasalnya, dana yang bersumber dari pihak ketiga itu harus tercatat di kas daerah sebelum terealisasi, berdasarkan surat perjanjian hibah. 

, "Dana CSR ini termasuk sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah diatur dalam Pasal 295 UU 23/2014 yang menerangkan bahwa lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf c merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, " Urai Feri. 

Menurut Feri, hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Daerah yang lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

, "Selain itu, semua penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah yang dikelola oleh bendahara umum daerah. Dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan pencatatan dan pengesahan oleh bendahara umum daerah," Terang nya. 

Kemudian, mengakhiri pernyataannya, Feri Sibarani mengatakan, bahwa atas persoalan pembangunan DIC itu, perlu meminta kepada lembaga APH tertentu yang masih dipercaya masyakarat, terkhusus buat KPK, agar melakukan pemantauan serius, karena para awak media dan masyarakat, khususnya di Kota Dumai sudah mulai ribut, konon diketahui, sebelumnya pemko Dumai juga telah melakukan pengrusakan atau merobohkan sejumlah bangunan lama termasuk sebuah Mesjid, dengan anggaran APBD, yang di nilai masih layak guna, hanya untuk membangun DIC.

,"Indikasi korupsi itu sudah tercium sebenarnya, pertanyaannya sederhana saja, ada apa sih dengan Walikota Dumai, kok ngotot sekali membangun DIC? sampai-sampai harus merobohkan bangunan dan Mesjid yang masih layak guna? Dan itu menghabiskan anggaran APBD yang tidak sedikit juga. Sementara kondisi ekonomi warga Kota Dumai pasca covid 19 ini belum pulih, dan sangat butuh perhatian pemerintah, serta perusahaan di sekitar melalui dana CSR, kenapa bukan sektor itu yang di bangkitkan Walikota Dumai? Kan lebih bermanfaat bagi kemanusiaan? Kita gak bisa makan beton, masyarakat butuh uang untuk makan dan kesejahteraan," Pungkasnya. 


Ishak. N

Kepada Seluruh Masyarakat di Tanah Air, Jika Ada Informasi, Dan Menemukan Kejadian/Peristiwa Penting, Atau Pelanggaran Hukum, Baik Oleh warga atau Pejabat Pemerintah/Lembaga/Penegak Hukum, Silahkan mengirimkan informasi, berupa Narasi/tulisan, Rekaman Video/Suara, ke No telepon/WA: 0853-6381-4752 - Email: Aktualdetik19@gmail.com.

Jangan Lupa Mengirim Indensitas Lengkap, Kami menjamin kerahasiaan Identitas Narasumber. 

Komentar Via Facebook :