Bahaya Keuangan Pemko Pekanbaru??

Suara Anggota Parlemen Kota Pekanbaru Terhadap Pj Walikota

Suara Anggota Parlemen Kota Pekanbaru Terhadap Pj Walikota

Foto : Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi Golkar, Ida Yulita Susanti, S.H,.M.H ,dan Pj Walikota Pekanbaru, Muflihun, STP, MAP

PEKANBARU AKTUALDETIK.COM - Anggota lembaga parlemen kota Pekanbaru, atau istilah lainnya, DPRD Pekanbaru, Ida Yulita Susanti angkat bicara menyikapi kepemimpinan Pj Walikota Pekanbaru, Muflihun, yang belakangan kerap turun lapangan guna mengatasi banjir dan sampah, yang memang menjadi masalah klasik di Kota Pekanbaru. Minggu, 18/06/2022.

"Misteri" penunjukan Pj Walikota Pekanbaru oleh Menteri dalam Negeri, di luar rekomendasi Gubernur Riau, Drs Syamsuar, M.Si, atas Muflihun, belum terjawab, namun publik sudah dapat memaknai sisi positif dan kinerja dari seorang Muflihun, dengan pola kerja yang praktis saat Pasca pelantikanya sebagai Pj Walikota Pekanbaru, namun lain halnya dengan pandangan salah satu anggota DPRD Pekanbaru, Ida Yulita Susanti, yang mengatakan, bahwa tak baik terus-terusan Pj Walikota hanya turun kebawah soal banjir dan sampah, sementara substansi persoalan pemerintah Kota Pekanbaru tidak tersentuh.

Hal itu juga menurut Ida Yulita Susanti, tercermin dari narasi yang di sampaikan oleh Pj Walikota Pekanbaru, Muflihun, dalam sambutannya malam ini pada acara silaturahmi dengan anggota DPRD Pekanbaru di kediaman Pj Walikota di jalan Ahmad Yani Pekanbaru, menurutnya terdengar kurang tepat cara komunikasi seorang pemimpin pemerintah Kota Pekanbaru.

,"Sebagai wakil rakyat tentu ramah tamah malam hari ini kita apresiasi, semoga ini langkah yang baik untuk membangun Pekanbaru kedepan. Tapi harapannya jangan hanya sekedar seremonial belaka, karena masyarakat  Pekanbaru saat ini menompangkan harapan besar kepada PJ walikota agar bersinergi dengan DPRD, tidak hanya konteks seremonial belaka tapi memang harus aksi nyata," sebut Ida Yulita malam ini.

Menurut pantauan dan analisis Ida selaku fungsi kedewanan nya, hingga saat ini langkah PJ walikota untuk mulai menangani persoalan di kota Pekanbaru masih hanya dalam konteks sow uforia, belum terlihat cara kerja yang terukur secara tekhnis kepada manajemen Pemerintahan.

,"Setelah LHP BPK keluar tanggal 31 mei kemaren, seharusnya PJ walikota sudah mulai melakukan beberapa hal penting menyangkut keuangan pemerintah Kota Pekanbaru, misalnya, Maping anggaran Pendapatan kita, Maping potensi pajak, maping laporan keuangan yang sudah berjalan, dan terkahir menginventarisi kegiatan kegiatan yang tidak skala Prioritas.

Sementara menyangkut pembayaran tunjangan kinerja (tukin) Ida mengaku tetap apresiasi, namun disebutnya hal itu bukan prestasi sama sekali, sebab terkait dengan tukin, Ida mengatakan, itu seharusnya diberikan 12 kali dalam setahun.

,"Di awal tahap kerja ada aksi untuk  pembayaran tukin pegawai dan yang lainnya, tapi ingat tukin pegawai bukan hanya di bayar 1 kali dalam 1 tahun, tapi untuk 12 bulan begitu juga Program lainnya, jadi jangan salah, ini bukan prestasi, justru masalah tukin ini adalah akibat parahnya persoalan Keuangan kita, ini lah yang mestinya dikejar Pj Walikota, dimana masalahnya, dan apa yang terjadi," imbuhnya. 

Kabarnya, tadi malam, Muflihun, atau yang dikenal Uun ini, pun melontarkan untaian narasi yang menurut Ida Yulita Susanti tidak relevan di sampaikan jika ingin memperbaiki segala permasalahan Kota Pekanbaru dan ingin bersinergi dengan DPRD.

,"Dia hanya mengurus para Pimpinan dan ketua fraksi..karena dia anggap itu bisa mengatur anggota, dia jangan lupa lembaga DPRD ini sistemnya adalah kolektif koligeal, yang artinya dalam sebuah keputusan, semua Anggota DPRD memiliki kepentingan yang sama dan memiliki hak suara, jadi tidak boleh hanya merangkul ketua-ketua fraksi saja jika benar ingin bersinergi, semua punya peran," ujarnya.

Selanjutnya Ida juga menyampaikan harapanya, agar Pj Walikota Pekanbaru, Muflihun, tidak sering menyampaikan soal akan mengganti pejabat yang di nilai tidak seirama dengan Pj Walikota, sebab ukuran dari sebuah kegagalan pejabat itu tidak saja hanya soal tidak seirama, melainkan perlu di lihat lebih jauh lagi, dan OBJEKTIF apa permasalahan yang sesunggunya di hadapi.

,"Karena kita paham soal kondisi Keuangan kota Pekanbaru saat ini, bagaimana OPD bisa berjalan program kerja, jika saja anggaran atau keuangan tidak ada? Temuan BPK akhir Mei kemarin telah mencerminkan bagaimana sistem pengelolaan keuangan pemko Pekanbaru sangat buruk. Program sangat tergantung dengan anggaran, pembangunan terletak kepada sumber keuangan, apakah Pj Walikota sudah mengidentifikasi hal ini?," Tanya anggota DPRD dari Fraksi Golkar ini.

Ida, yang merupakan satu-satunya wanita legislatif tiga periode itu juga mengatakan, sangat mendukung langkah Uun dalam bertindak tegas kepada pejabat yang di nilai tidak mampu, terutama terhadap pejabat yang terendus berpotensi melakukan penyimpangan-penyimpangan anggaran selama ini, termasuk satuan-satuan kerja yang ada pada temuan BPK tahun 2021.

,"Pj Walikota Harus kroschek pejabat mana yang punya trek record membahayakan, kita punya data itu semua, Uun sudah tanda tangan surat Pernyataan tidak akan terlibat Korupsi Pemerintahan di istana Negara kemarin, itu sinyalemen Pemerintah Pusat tidak akan main-main dengan Korupsi, siapapun pasti di sangkut, termasuk APH yang mencoba bermain-main," pungkasnya.

(Feri. S.H) 

  

Komentar Via Facebook :