Foto Kantor Bupati Pemkab Simalungun beserta Kartu Sikerja yang diduga dilakukan untuk menipu atau membohongi masyarakat Saat kampanye

SIMALUNGUN - Bupati Simalungun Sumatera Utara Radiapoh Hasiholan Sinaga, telah dituding oleh warga penerima Kartu Sikerja dan juga oleh guru-guru yang mengajar di Pemkab Simalungun yang saat ini sudah berjalan enam bulan Sertifikasi belum terealisasi oleh Pemkab Simalungun.

Menurut hasil informasi yang diperoleh dari puluhan masyarakat dan para guru-guru yang mengajar di Pemkab Simalungun, mengaku pada media ini saat di konfirmasi, Kalau Radiapoh Hasiholan Sinaga Bupati Simalungun sangat mengecewakan dengan semua janji-janji palsunya di saat kampanye.

"Radiapoh Hasiholan Sinaga Pembohong besar alias penipu di saat dirinya mencalonkan diri sebagai Calon Bupati di Simalungun. Dengan sengajanya dia melakukan pembohongan atau penipuan untuk mendapatkan jabatan sebagai pemimpin No satu di Pemkab Simalungun.

Sungguh keterlaluan dan sangat keji perbuatannya Radiapoh Hasiholan Sinaga dengan janjinya yang membagikan kartu Sikerja kepada kami masyarakat Simalungun yang tidak tau apa-apa ini. Seandainya aku bukan boru Sinaga, pasti dia sudah kusumpahkan akibat kekecewaan ku. Tapi ya sudahlah, biarlah dianya berurusan dengan Tuhannya." Pungkasnya masyarakat Sidamanik dan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun Sumatera Utara.

Terpisah. "Ya jelas-jelas saja kita katakan, walaupun kita sebagai guru yang mengajar di Pemkab Simalungun ini ngapain takut mengatakan yang sebenarnya. Memang benar nya sertifikasi kami para guru belum di realisasikan oleh pihak Pemkab Simalungun terhitung sejak bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2021.

Sementara di Pemkab dan Pemkot lainnya sudah pada cair. Katanya ada informasi kami dengarkan, kalau berkas pencairannya sudah masuk tiga bulan yang lalu, namun hingga saat ini belum cair dari Pemkab Simalungun.

Kalau informasi tersebut benar sudah masuk tiga bulan yang lalu ke bagian pencairan, kenapa Pihak Pemkab Simalungun belum juga mencairkan? Pemkab Simalungun tidak mempunyai hak untuk menahan-nahan sertifikasi guru, karena dana sertifikasi guru itu langsung di transfer ke daerah melalui Dipa APBN. Jika bulan Desember 2021 ini belum juga terealisasi, kami para guru-guru yang di Simalungun ini tidak segan-segan untuk melakukan tindakan dengan melakukan Aksi Unjuk Rasa ke Pemkab Simalungun, karena hak kami para guru yang kami tuntut." Tegasnya beberapa guru yang mengajar di Pemkab Simalungun.

"Tapi dahulu sewaktu kampanye, katanya para guru tidak akan sengsara dan tidak akan kecewa, ternyata malah sebaliknya. Sertifikasi guru saja sudah enam bulan tidak cair, sudah parah pemimpin yang lama, lebih parahnya yang sekarang ini." Tambahnya para guru tersebut sembari mengakhiri percakapannya. (Bes74)