LSM Minta Penegak Hukum Jangan Tutup Mata

Seluruh SD Dan SMP Negeri Pekanbaru Rawan Pungli, Laporan Warga SMPN 18 Ada Pungli LKS Dan Seragam

Seluruh SD Dan SMP Negeri Pekanbaru Rawan Pungli, Laporan Warga SMPN 18 Ada Pungli LKS Dan Seragam

Foto: Bukti buku LKS yang di perjual belikan di sekolah SMP Negeri 18 Pekanbaru melalui warung yang telah di tentukan

PEKANBARU AKTUALDETIK.COM - Redaksi Media Aktualdetik.com kerap mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pungli berkedok buku LKS dan baju seragam di sekolah SD dan SMPN Pekanbaru. Ketua LSM DPN GERHANA, Riko, SH, minta penegak hukum jangan "tertidur".

,"Saat ini pelaku Tindak Pidana korupsi sudah berasal dari berbagai kalangan baik pegawai negeri maupun swasta bahkan penyelenggara negara, terkait dengan pelaku kejahatan ini muncul pula modus Tindak Pidana Korupsi dengan melakukan Pungutan Liar (Pungli) pada dunia pendidikan khususnya di SD dan SMP Negeri Pekanbaru," sebut Riko.

Disebutkan Riko, bahwa pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah rawan korupsi dengan modus yang terselubung, seperti Pungli bermodus menjual LKS dan baju seragam yang pada akhirnya bertujuan memperkaya diri seseorang atau kelompok tertentu.

Sebagaimana diketahui, baru-baru ini awak media ini melakukan tugas Investigasi ke berbagai sekolah SD dan SMP Negeri di kota Pekanbaru, sehubungan banyaknya keluhan warga masyarakat kota Pekanbaru di beratkan dengan biaya buku LKS dan baju seragam hingga 5 stel, sehinngga dari berbagai keluhan masyarakat yang masuk ke Redaksi aktualdetik.com itu meminta walikota Pekanbaru, Dr Firdaus ST MT agar prihatin dengan kondisi warga masyakaratny khususnya di era Pandemi Covid 19 ini.

,"Yang ingin saya beritahukan adalah seperti kejadian di SMPN 5, mengenai kewajiban kepada para siswa untuk membeli LKS ditempat yang telah di tunjuk oleh pihak sekolah (guru).
Kejadian ini juga di alami oleh kami (anak saya) yang bersekolah di SMPN 18 Pekanbaru," tulis seorang warga pekanbaru ke nomor kontak Redaksi.

Warga tersebut juga mengatakan keberatannya atas biaya kedua anaknya. 

,"Juga 2 orang anak saya yang ber sekolah di SDN 70 Pekanbaru, membeli LKS dan kewajiban membeli Pakaian seragam dari sekolah 5 stel untuk anak kelas 1 yang baru masuk seharga Rp.950.000. Saya mohon kepada para insan media aktual detik.com untuk dapat juga mengekspos kejadian ini, apalagi di tengah situasi pandemi dengan keadaan ekonomi yang sulit ini," pinta warga tersebut.

Atas kenyataan ini, Ketua DPN LSM GERHANA, Riko, SH, saat di wawancarai awak media ini mengatakan, pihaknya selaku lembaga yang turut berperan melakukan kontrol dan mendorong penegak hukum dalam pengungkapan kasus Pungli di SD dan SMP Negeri Pekanbaru mengatakan akan terus mengumpulkan barang bukti yang cukup guna di laporkan kepada penegak hukum.

,"Terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan modus melakukan pungutan liar (Pungli) saat dilakukan upaya penegakan hukumnya dengan menerapkan ketentuan Pasal 12 huruf e Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001," urai jebolan Fakultas Hukum ini.

Namun Riko mengatakan dalam praktiknya di persidangan Penuntut Umum mengalami kesulitan dalam membuktikan adanya unsur “memaksa” yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. 2 Hambatan dan kesulitan yang dihadapi tersebut membuat aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana korupsi dengan modus melakukan perbuatan pungutan liar (Pungli) harus berpikir lebih kritis untuk membuat terobosan melapis pasal – pasal baru yang dipersangkakan kepada pelaku, tidak lagi terbatas pada Pasal 12 huruf e sebagaimana tersebut di atas.

Menurut Riko, hasil penelitian ilmiah sudah hadir untuk memberikan gambaran dan sudut pandang lain dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku – pelaku tindak pidana korupsi dengan menggunakan modus perbuatan pungutan liar (Pungli) dengan mencoba membuat alternative pengenaan pasal lain diluar Pasal 12 huruf e, yang saat ini masih terus diterapkan dalam menangani kasus pungutan liar oleh oknum pegawai negeri maupun penyelenggara negara.

Diketahui, hadirnya pemikiran dari para sarjana hukum Indonesia, untuk menggunakan ketentuan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang – Undang RI nomor 20 tahun 2001 hendaknya dipandang sebagai langkah penegakan hukum yang progresif dengan tetap berpegang pada norma undang – undang bukan dalam kerangka mencari – cari kesalahan pelaku.

,"Diharapkan dengan terbukanya wawasan aparat penegak hukum baik Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim dilembaga peradilan, membuat pembuktian dan penjeratan pelaku – pelaku Tindak Pidana Korupsi dengan modus melakukan Pungutan Liar (Pungli), khususnya oleh para pejabat di dunia pendidikan, Kepala Sekolah, Kepala Bidang di dinas terkait dan kepala Dinas terkait," ucap Riko di ruang kerjanya.

Riko juga melihat penegak hukum di kota Pekanbaru, terkhusus kejaksaan yang menjadi leding sektor dalam tim siber pungli berdasarkan Perpres nomor 87 tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Saber Pungli tidak bergerak dan bahkan cenderung "tidur".

,"Perangkat Undang-undang sebenarnya sudah banyak yang bisa di terapkan penegak hukum, kepada para pejabat di sektor pendidikan kita, sehingga dapat lebih mudah dijerat dan dijatuhkan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya, serta dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku dan upaya pencegahan (preventif) bagi calon pelaku lainnya," sebut Riko.

(Fer.S)

Bagi masyarakat yang memiliki informasi atau mengetahui kejadian/peristiwa dimanapun atau ingin berbagi foto dan video, silakan dikirim ke nomor WA:  0812 6830 5177 - Atau EMAIL redaksi : aktualdetik19@gmail.com.
JANGAN LUPA 
Mohon dilampirkan data pribadi


 

Komentar Via Facebook :