Foto: Kegiatan Konfrensi Pers di Gedung KPK malam ini, 19/10/2021

PEKANBARU AKTUALDETIK.COM - Berita tentang Operasi Tangkap Tangan (OTT) Oleh KPK terhadap Bupati Kuansing, Andi Putra dan Ajudannya, hari ini gegerkan publik. Hal itu dapat disaksikan dari berbagai pemberitaan di media online dan televisi Nasional, namun sesungguhnya kasus soal perpanjangan HGU PT AA itu hanya melibatkan nilai uang sebesar Rp 500 kita rupiah.

Hal itu diketahui berdasarkan keterangan yang dibacakan oleh Wakil Ketua KPK RI, Lili Pintauli Siregar, saat gelar konferensi pers di Gedung KPK malam ini.

,"Dalam operasi tangkap tangan ini, KPK menemukan bukti petunjuk berupa uang senilai Rp 500 juta rupiah, dan seribu lebih dollar Singapura," kata Lili Pintauli Siregar melalui siaran video konfrensi Pers.

Sebelumnya, Lili juga menguraikan sedikit kronologis penangkapan Bupati Kuansing, Andi Putra, dan beberapa orang lainya termasuk ajudan dan pihak perusahaan PT AA yang ditengarai mengetahui peristiwa yang diduga pidana korupsi itu.

Atas hal ini, seorang ketua LSM penggiat anti korupsi Riau di Pekanbaru spontan menyampaikan komentarnya atas apa yang sedang dilakukan KPK RI di provinsi Riau, sebab dari pengamatan LSM penggiat korupsi tersebut, disebutkan, bahwa di Riau sangat massif Tindakan Korupsi yang jauh Lebih besar daripada apa yang di OTT KPK.

,"Saya justru melihat gaung berita tentang OTT ini juh lebih heboh daripada nilai kerugian keuangan Negara yang dapat di berikan kepada Negara melalui OTT ini, sebab hanya soal nilai 500 juta Rupiah, mungkin level Kejari di sebuah kabupaten saja bisa menangani kasus jauh dari nilai itu, " sebut AZ, penggiat Anti korupsi Riau.

AZ dengan berharap, semestinya KPK yang dianggap sebagai lembaga paling di andalkan dalam Pemberantasan tindak Pidana korupsi Indonesia, mustinya jauh-jauh dari Jakarta dan mengeluarkan biaya operasional yang tidak sedikit, harus dapat mengungkap praktik korupsi ratusan miliar, bahkan triliunan.

,"Riau ini bukan rahasia umum lagi sebagai daerah subur Tindakan Korupsi,  melihat besarnya APBD Daerah kabupaten/kota dibandingkan dengan hasil pembangunan yang diberikan, kita bisa tau, uang itu dikemanakan pejabat, belum lagi dalam proses tender dan lelang kegiatan belanja Modal atau barang dan jasa, semua sudah diatur," kata AZ yang tidak mau menyebutkan namanya itu.

Menurutnya, dari pengamatan pihaknya, penanganan kasus korupsi jauh lebih besar dilakukan selevel Kejari di Riau dariapada OTT 500 juta.

,"Sebenarnya kita tetap apresiasi semua kinerja dilakukan KPK RI, hanya mustinya disesuaikan lah, antara biaya ongkos OTT itu dengan yang di hasilkan Untuk Negara, dan jangan mau kalah dengan lembaga lainnya, yang justru kerap menangani kasus-kasus besar di Indonesia, ini yang bermanfaat buat negara dan bangsa," sebut AZ.