Apakah Pemprov Riau "Kurang Gairah" sukseskan PSR

Program PSR Sawit Riau 2021 Jauh Dari Capaian Tagret, Disbun Riau Salahkan SDM

Program PSR Sawit Riau 2021 Jauh Dari Capaian Tagret, Disbun Riau Salahkan SDM

Foto : Perkebunan Kepala Sawit Riau, Diprediksi Program PSR dari presiden RI Joko Widodo jauh dari capaian target

PEKANBARU AKTUALDETIK.COM - Salah satu Program unggulan presiden RI Joko Widodo adalah program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Program yang sangat membantu masyakarat petani sawit ini diduga gagal di Riau, pasalnya baik tahun 2020 dan memasuki Juli lalu tahun ini, Pemerintah Daerah melalui Disbun Riau mengatakan pihaknya masih menyelesaikan verifikasi 1000 hektar. 14/9/2021.

Hal itu dikatakan oleh Kepala Dinas Perkebunan provinsi Riau, Zulfadli kepada awak media ini saat dikonfirmasi terkait progres Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang kabarnya untuk tahun 2021 Riau diberikan target mencapai 26.500 hektar dengan jumlah 1600 pekebun.

,"Jadi untuk tahun 2021 kita diberikan target seluas 26.500 hektar, dan itu sedang dilakukan verifikasi data, baik legalitas tanah kebun, indentitas pekebun, dan syarat-syarat lainya, khususnya bagi pekebun sawit yang memiliki Surat Daftar Budidaya (SDB), itu yang kita prioritaskan, " ujar kepala dinas perkebunan Riau, Zulfadli menjawab wartawan aktualdetik.com.

Dalam kesempatan yang sama, Zulfadli yang di dampingi oleh salah satu stafnya itu mengatakan, untuk besaran biaya PSR setiap 1 hektar lahan kebun sawit yang masuk program replanting diberikan Rp 30 juta rupiah, dan maksimal setiap pekebun hanya boleh mendaftarkan lahan seluas 4 hektar, sehingga disebut petani sawit bisa mendapatkan dana PSR sebesar Rp 120 juta rupiah.

,"Jadi uang ini cukup besar diterima petani, kami harus pastikan semua sesuai dengan kenyataannya, tidak boleh ada kesalahan dalam proses verifikasi semua persyaratan yang masuk dalam program ini, kami harus hati-hati," ucap Zulfadli.

Hingga pada bulan Juli 2021 lalu, dari target 26.500 hektar lahan yang harus di replanting oleh pemerintah daerah Riau, ternyata baru di angka 1000 hektar lahan yang sudah di verifikasi, belum realisasi dan proses yang akan berjalan, memakan waktu, atau sama dengan pemerintah daerah provinsi Riau baru berhasil melakukan verifikasi data petani sawit yang masuk program PSR hingga Juli 2021 di angka 3% dari toal 26.500 hektar. Apakah Pemerintah Daerah Provinsi Riau serius melaksanakan amanat presiden RI Joko Widodo itu ? 

Saat media mempertanyakan Zulfadli terkait lambatnya progres yang berjalan, bahkan tidak sampai 5% di akhir bulan Juli 2021, mengingat akhir tahun 2021 tinggal tersisa 5 bulan lagi, Zulfadli dengan jelas mengatakan hal itu akibat kekurangan SDM di kabupaten/kota dan termasuk di provinsi.

,"Ini kendala yang kita alami, bahwa sumber daya manusia di kabupaten/kota tidak siap, rendahnya SDM di daerah-daerah target PSR dan di provinsi menjadi kendala kita, karena 26.500 hektar lahan yang harus kita verifikasi, itu sangat banyak dan membutuhkan waktu," terang Zulfadli.

Diketahui, bahwa program PSR ini merupakan program langsung presiden RI Joko Widodo untuk masyarakat petani sawit di Indonesia, yang di atur melalui Perpres Nomor 61 tahun 2018 untuk peremajaan sawit rakyat. 

BPDPKS ditugaskan untuk menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana sawit untuk meningkatkan kinerja sektor sawit Indonesia. 

Peremajaan perkebunan kelapa sawit diwujudkan melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 13 Oktober 2017 di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

PSR merupakan program untuk membantu pekebun rakyat memperbaharui perkebunan kelapa sawit mereka dengan kelapa sawit yang lebih berkelanjutan dan berkualitas, dan mengurangi risiko pembukaan lahan ilegal (Penggunaan Lahan, Perubahan Penggunaan Lahan dan Kehutanan -LULUCF). Melalui PSR, produktivitas lahan milik pekebun rakyat bisa ditingkatkan tanpa melalui pembukaan lahan baru.

(Feri.S)
 

Komentar Via Facebook :