3 Ranperda Disampaikan

DPRD Kabupaten Bengkalis Laksanakan Rapat Paripurna Terkait Perubahan Propemperda

DPRD Kabupaten Bengkalis Laksanakan Rapat Paripurna Terkait Perubahan Propemperda

Foto : Unsur Pimpinan DPRD Bengkalis Pimpin Rapat Paripurna Terkait Perubahan Propemperda

BENGKALIS AKTUALDETIK.COM - DPRD Kabupaten Bengkalis melaksanakan Rapat Paripurna terkait  Perubahan Propemperda dan Penyampaian 3 (tiga) Ranperda Kabupaten Bengkalis pada senin 6 september 2021 di ruangan Gedung DPRD Kab Bengkalis.

 Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis H. Khairul Umam dan turut hadir Wakil ketua III Syaiful Ardi beserta Sekda Kabupaten Bengkalis H. Bustami HY.dihadiri juga Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemkab Bengkalis beserta 25 orng anggota DPRD hadir secara langsung dan virtual.

Adapun 3 (Tiga) Ranperda yang disampaikan yaitu tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Air Limbah Dosmetik, dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024.

H. Khairul Umam selaku Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis mengatakan sebagaiman diketahui bersama bahwa penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan secara bersama antara DPRD Kabupaten Bengkalis dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui rapat kerja DPRD dengan Bagian hukum Setda Kabupaten Bengkalis beserta organisasi Perangkat Daerah terkait lain nya.

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (5) dan pasal 17 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan hukum daerah bahwa dalam keadaan tertentu DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda.

Selain itu juga berdasarkan surat Bupati Bengkalis nomor 180/HK/2021/150 tanggal 21 Juni 2021 perihal pengajuan usulan tambahan Ranperda, Badan Pembentukan Daerah telah mengusulkan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang terdiri dari dua Ranperda yaitu Ranperda tentang revisi Perda pembentukan PT. Bumi Laksamana Jaya (PT. BLJ) dan Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 04 Tahun 2004 tentang Penetapan Tenaga kerja lokal.

"Hasil penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah antara DPRD dan Pemerintah daerah disepakati menjadi Program Peraturan Daerah dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis,"Ujarnya.

Disamping itu, Sekda Kabupaten Bengkalis H. Bustami menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah ini disampaikan untuk menyempurnakan pengaturan pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2009 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan identifikasi masalah dalam pengelolaan Keuangan daerah yang terjadi selama ini.

Melalui Ranperda pengelolaan keuangan daerah ini kita berharap pemerintah daerah mampu menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan kepatutan, kemanfaatan untuk masyarakat. Serta sesuai dengan keadaan dan kebutuhan, tetap mentaati peraturan perundang-undagan yang berlaku.

 

Beliau juga menyampaikan terkait dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup membuat peran pemerintah daerah menjadi penting sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan mengatur urusan di bidang air limbah khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang dibuang melalui sistem pengelolaan air limbah terpusat maupun setempat.

"Dengan harapan kedepannya dapat mewujudkan lingkungan yang sehat melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam berpartisipasi melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan air limbah domestik,Ungkapnya.

Sejalan dengan hal tersebut dan menindaklanjuti UU No 3 Tahun 2014 tentang perindustrian yang telah mengamanatkan Bupati Kabupaten Bengkalis Kasmarni untuk menyusun rencana pembangunan industri daerah sebagai pedoman untuk mendorong pertumbuhan sektor di bidang industri yang lebih terarah ,terpadu memberikan hasil yang lebih oktimal bagi kabupaten Bengkalis .

Dengan mewujudkan Visi Pembangunan di bidang industri di kab Bengkalis pada tahun 2020 -2040 menjadi Daerah industri yang mandiri ,Berdaya guna dan berdaya saing yang berbasis pada potensi daerah. " Ketua DPRD Kab Bengkalis H Khairul Umam Beserta anggota DPRD yang turut hadir  mengucapkan terimakasih atas penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tahun 2021.yang di sampaikan melalui pandangan  masing  masing fraksi  .

Sementara itu ketika membacakan sambutan dari Bupati, H.Bustami HY . mengatakan pada prinsipnya penyusunan Peraturan Daerah tentang pengelolaan Keuangan Daerah sebagai bentuk sinkronisasi ketentuan pasal 3 huruf A Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan Keuangan Daerah.

"Melalui Ranperda pengelolaan ini kita berharap Pemerintah Daerah mampu menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan," ujar Bustami.

Bustami menambahkan Ranperda tentang pengelolaan keuangan Daerah akan menjadi pedoman utama dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah dan Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban APBD.

Selanjutnya Bustami memaparkan Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan di bidang air limbah khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang merupakan bagian dari urusan Pemerintahan Konkuren.

"Atas dasar tersebut perlu adanya Perda yang mengatur limbah domestik yang dibuang melalui sistem pengelolaan air limbah terpusat maupun setempat," ujarnya.

Sedangkan tujuan dari Ranperda pengelolaan air limbah agar dapat mewujudkan penyelenggaraan yang efektif dan efisien dalam meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas.

Sementara itu Ranperda yang ketiga yakni Pembangunan Industri di Kabupaten Bengkalis, dari segi kawasan sesuai dengan pasal 59 Ranperda RTRW Kabupaten Bengkalis telah dijelaskan bahwa kawasan industri besar khusus pengolahan minyak bumi berada di Kecamatan Mandau untuk industri pengolahan sawit di Mandau dan Pinggir.

"Untuk kawasan industri besar dan menengah berada di Desa Buruk Bakul sedangkan kawasan industri kecil dan mikro tersebar di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis," kata Bustami.

Pada kesempatan itu Bustami juga menekankan kepada Perangkat Daerah agar terus membangun koordinasi dan komunikasi menuju Kabupaten Bengkalis Bermarwah maju dan sejahtera.

(Is)

 

Komentar Via Facebook :