Restoratif justice

Kejari Pelalawan Laksanakan Restoratif Justice (RJ )

Kejari Pelalawan Laksanakan Restoratif Justice (RJ )

Foto : Kajari Silpia Rosalina SH,MH, bersama Kasi Intel Sumriadi SH,MH,dan Kasi Pidum Riki SH,MH meberikan langsung Restorasi justice ( RJ ) terhadap tersangka MG

PELALAWAN AKTUALDETIK.COM

Kejaksaan Negeri Pelalawan telah menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif perkara “Kekerasan Terhadap Anak” yang dilakukan oleh tersangka MG, pada Selasa (7/9/2021).

Proses RJ tersebut merupakan yang pertama kali dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri di Wilayah Kejaksaan Tinggi Riau berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kajari Pelalawan Silpia Rosalina, SH, MH, melalui Kasi Intel Kejari Pelalawan Sumriadi, SH, MH mengatakan bahwa pelaksanaan RJ tersebut dimulai sejak hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, setelah Penyidik ​​Polsek Pangkalan Kerinci melakukan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU ).

Kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan menerbitkan Surat Perintah untuk memfasilitasi proses perdamaian berdasarkan keadilan restoratif kepada JPU Riki Saputra, SH, MH, Nidya Eka Putri, SH dan Ray Leonardo, SH.

Proses mediasi dilakukan antara tersangka MG yang saat itu ditemani oleh orang tuanya dan korban berinisial ISP (berusia 17 tahun), yang saat itu juga ditemani oleh orang tuanya.

 “Hasilnya para pihak berkepentingan untuk melakukan biaya perdamaian, dengan syarat berupa penggantian pengobatan kepada korban sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah),” terang Sumriadi.

Setelah para pihak mendukung,lanjut Sumriadi, kemudian Tim JPU yang ditunjuk sebagai Fasilitator beserta Kajari dan Kasi Pidum Kejari Pelalawan, pada hari Jum'at tanggal 3 September 2021 melakukan permintaan untuk menghentikan permintaan berdasarkan keadilan restoratif ke Kejaksaan Tinggi Riau dan JAM Pidum Kejaksaan RI secara virtual dengan alasan :

- Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
- Tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan 6 bulan dan/atau denda sejumlah Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) / dibawah 5 tahun.
- Adanya perdamaian antara Anak Korban dan Tersangka.
- Adanya kerugian yang dialami oleh korban dari jumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diajukan oleh orang tua kepada orang tua korban pada tanggal 26 Agustus 2021. Permintaan pengajuan pembatalan tersebut disetujui oleh JAM Pidum Kejaksaan RI.

“Kemudian pada hari Senin 6 September 2021, Kajari Pelalawan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif perkara “Kekerasan Terhadap Anak” yang dilakukan oleh tersangka MG, yang diserahkan pada hari Selasa 7 September 2021 kepada tersangka yang didampingi oleh orang tuanya, dihadapan korban yang juga didampingi oleh orang tuanya. Dan sejak saat itu proses penuntutan terhadap Tersangka MG secara resmi telah dihentikan,” ucap Kasi Intel.

Sumriadi menjelaskan, Pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tersebut sejalan dengan amanat Jaksa Agung dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 yang menginginkan Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan, harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan Hukum.
Dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

“Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan, merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan system peradilan pidana,” kata Sumriadi.

Masih menurut Sumriadi, Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kasus Posisi perkara kekerasan terhadap Anak yang dilakukan oleh Tersangka MG kepada korban ISP, berawal pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar jam 20.00 WIB, ketika itu tersangka meminjam sepeda motor korban ISP (17 tahun).

Ketika Tersangka mengembalikan sepeda motor tersebut, korban merasa kesal karena tersangka meminjamnya dalam waktu lama, sementara korban ingin buru-buru menjemput ayah.

Tidak terima atas kutipan dari korban, membuat emosi dan langsung memulai dan memukul korban hingga mengakibatkan korban mengalami luka. Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/RS/MR-VER/2021/19 tanggal 24 Februari 2021 dari RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban, dan menemukan luka pada bahu kiri, luka luka di punggung tangan kiri, dan luka memar di lutut.

“Perbuatan pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) UU. RI. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undangNomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang,” tutup Sumriadi. 


( Sarumpaet )

Komentar Via Facebook :