Tiga Bupati Rapat Dengan Menko Maritim dan Gubernur Riau

Hataminews, Riau - Guna mengantisipasi abrasi yang terus mengganas dan menggerus pulau-pulau terluar di provinsi Riau, Senin (29/04/2019) ini Gubernur Riau Syamsuar bersama tiga bupati akan melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator (Menko) Maritim Luhut Binsar Panjaitan di kantor kementerian bersangkutan. 

Hal itu disampaikan langsung Gubri Syamsuar kepada media ini Minggu (28/04/2019) petang di kediaman resmi gubri terkait langkah penanganan abrasi di kawasan pesisir.  Bahkan Gubri menegaskan  bahwa penanganan abrasi sudah masuk dalam program nasional oleh pemerintah pusat dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Yang harus dilakukan adalah seluruh stake holder terkait masalah tersebut harus jemput bola ke pemerintah pusat. 

"Insyaallah, Senin besok saya bersama tiga kepala daerah yaitu Bengkalis,  Kepulauan Meranti dan Rokan Hilir akan melakukan rapat koordinasi dengan Menko Maritim,  guna membahas penanganan soal abrasi yang sudah semakin meluas di kawasan pesisir. Informasinya penanganan abrasi sudah masuk dalam RPJMN,  tapi selama ini tidak dilakukan aksi jemput bola, "terang Syamsuar. 

Disinggung mantan bupati Siak tersebut,  ada beberapa kepala desa bahkan masyarakat yang menghubungi langsung dirinya soal langkah-langkah-langkah penanganan abrasi di daerah mereka. Masyarakat sendiri menyebutkan surat kepemilikan tanah yang mereka miliki hanya tinggal surat, sedangkan tanahnya sudah amblas ke laut akibat terjangan abrasi dari Selat Melaka setiap musim pasang terjadi. 

Lebih jauh Syamsuar menyebutkan bahwa keutuhan wilayah NKRI harus terus terjaga, salah satunya adalah kawasan terluar yang merupakan tapal batas antar negara. Dalam penanganan abrasi tidak bisa setengah-setengah karena panjang kawasan pantai yang dihantam abrasi sangat panjang mulai dari pulau Rangsang dan Merbau di kepulauan Meranti,  pulau Bengkalis dan Rupat di Kabupaten Bengkalis serta pulau Jemur di Rohil. 

"Rapat koordinasi di Menko Maritim nanti membahas masalah anggaran dari pusat serta bentuk kerjasama antar pemerintah mulai dari pusat, provinsi maupun kabupaten terkait. Harapan kita tentu saja pemerintah pusat menggelontorkan anggaran yang memadai untuk penanganan abrasi khususnya membuat tanggul pemecah gelombang,  dan kita mengharapkan support dalam bentuk anggaran lewat APBN, "tandas Gubri. 

Ditambah Syamsuar, masalah abrasi adalah persoalan bersama dan untuk penanganannya juga tidak bisa jalan sendiri. Dicontohkan, apabila pemerintah Kabupaten hanya mengalokasikan anggaran untuk pembuatan turap dengan panjang sekitar 2 kilometer setiap tahun,  tentu saja hal itu tidak akan menjadi solusi karena di Bengkalis dan Meranti panjang bibir pantai yang dihantam abrasi setiap tahun mencapai puluhan kilometer dengan laju abrasi 5-10 meter. 

"Harus kolektif penanganannya. Kalau daerah hanya sanggup membangun turap 2 kilometer setiap tahun sementara kawasan pantai yang diterjang abrasi puluhan kilometer dengan laju diatas 5 meter pertahun,  tentu itu bukan solusi.  Makanya kita jemput bola bersama ke pusat, "tutup Syamsuar.(nal)