Arahan Mr. Presiden Indonesia

Percepat Pelayanan, Bupati Siak, Alfedri Akan Rampingkan Struktur Birokrasi

Suasana rapat tentang perampingan birokrasi dan penyetaraan jabatan di Pemkab Siak

SIAK SRI INDRAPURA, AKTUALDETIK.COM,- Untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional, maka Pemerintah Kabupaten Siak dalam waktu dekat akan melakukan peramingan srruktur birokrasi atau penyetaraan jabatan.

Bupati Siak, Alfedri menyebutkan, perampingan struktur jabatan ini dilakukan sesuai dengan aranah presiden Joko Widodo yang tertuang ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

"Tujuannya adalah bagaimana ajalur birokrasi tidak menghambat investasi," kata Bupati Siak Alfedri saat membuka acara Rapat tindaklanjut penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, Ruang Rapat Raja Indra Pahlawan, Senin, (19/4/2021).

Saat ini Pemda Siak sudah menindaklanjuti kebijakan tersebut, seperti yang tertuang dalam Surat Edaran yang disampaikan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 384 Tahun 2019 tanggal 13 November 2019. 

Serta Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130/13988/SJ tanggal 13 Desember 2019 perihal Penyederhanaan Birokrasi pada Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

"Kita di beri waktu paling lambat minggu ke 2 bulan Juni sudah dilakukan pelantikan, dan saat ini kita lakukan uji klinik,"ungkapnya.

Lanjutnya, ini sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam rangka mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. Reformasi birokrasi bertujuan bukan untuk memangkas jumlah ASN,

"Tapi merampingkan atau memperpendek jalur sehingga pelayanan lebih cepat seperti yang diinginkan presiden. Jadi untuk di Pemkab Siak, kita sudah menghitung dari jabatan struktural ke jabatan fungsional ada 243 jabatan eselon IV, yang saat ini, tersebar baik di Dinas maupun di kecamatan-kecamatan. 

Ini tentu menjadi dasar bagi kita untuk dilakukan penyesuai dengan jabatan fungsional,"ungkapnya.

Menurutnya, pemerintah ingin mereformasi birokrasi yang dinilai selama ini justru menghambat program-program pemerintah. Reformasi birokrasi itu bisa dilakukan baik dalam proses perekrutan CPNS, perbaikan manajemen kinerja, dan juga penataan birokrasi organisasi pemerintah yang semakin ramping dan sederhana.