Apakah Negara Tidak Sanggup Santuni Rakyatnya?

Pemerintah Tunda Lockdown, Diprediksi Karena Hindari Santunan Untuk Masyarakat

Pemerintah Tunda Lockdown, Diprediksi Karena Hindari Santunan Untuk Masyarakat

Karikatur Asri Ashar

JAKARTA AKTUALDETIK.COM - Tragedi Virus Corona yang sangat membelenggu kebebasan masyarakat luas, hingga kini seakan tiada henti. Belakangan dari berbagai daerah di Indonesia menghimbau warganya agar tetap tinggal dirumah dan pemberlakuan menjaga jarak Sosial jika keluar rumah untuk urusan yang sangat penting. 

Mengapa pemerintah Republik Indonesia tidak segera mengumumkan status Lockdown seperti Negara-negara lain di Dunia? Jika tujuan Negara ingin segera memutus rantai virus yang sangat meresahkan Bangsa itu, menurut berbagai pengamat dan kalangan tokoh masyarakat seharusnya Negara segera ambil keputusan penting agar warga Negara tidak menjadi korban keganasan virus Corona, sebagaimana disampaikan oleh tokoh Nasional, Haris Ashar beberapa waktu lalu dalam tayangan TV one. 

"Saya melihat pemerintah tidak mau lockdown karena pemerintah pusat mau menghindar dari tanggung jawab untuk ngurusin warganya," kata Haris.

Suara.com - Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Haris Azhar menilai bahwa pemerintah enggan me-lockdown negara karena ingin menghindari tanggung jawab menyantuni masyarakat sipil yang tak bisa bekerja.

Pernyataan ini ia sampaikan ketika menjadi narasumber dalam acara Indonesia Lawyers Club di TV One, Selasa (24/3/2020).

"Pemerintah enggak bisa lockdown, ya emang enggak bisa karena tidak ada lockdown dalam hukum kita. Hukum kita kenalnya karantina," kata Haris.

Karantina yang dimaksud, lanjut Haris bisa berupa karantina nasional atau lokal, atau di tempat-tempat tertentu. Bergantung pada lokasi dan konsentrasi untuk melakukan pemulihan.

Haris mengatakan pemerintah justru menyerukan kampanye diam di rumah seperti yang dilakukan oleh para petugas medis. 

"Saya bukan tidak peduli sama teman-teman yang memiliki ketahanan ekonomi yang tidak kuat seperti masyarakat kelas menengah. Justru saya minta supaya Undang-Undang Karantina Kesehatan No.6 itu diberlakukan. Dengan begitu ada ketegasan negara. Di situ negara berbeda dengan kelompok-kelompok profesi, kelompok-kelompok pekerja," katanya menjelaskan.

Ia mengingatkan bahwa Undang Undang Kesehatan No.6 Tahun 2018 tersebut ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Maka ia mendesak agar pemerintahan Presiden Jokowi segera menggunakan UU tersebut.

"Saya melihat pemerintah tidak mau lockdown karena pemerintah pusat mau menghindar dari tanggung jawab untuk ngurusin warganya, yang minta kalau dua minggu diam di rumah, kirimin berasnya," kata Haris memberikan penjelasan.

Azhar mendesak agar negara harus lebih cepat dalam menangani virus corona dibanding virus itu sendiri.

Menurutnya, penyebaran virus corona hingga menjadi wabah ini menunjukkan bahwa virus bekerja lebih cepat daripada kebijakan publik negara.

Melansir dari tayangan Indonesia Lawyers Club di TV One, Haris mengatakan, "Negara harus belajar dari corona, bagaimana mereka cepat menyebar. Bisa enggak negara bekerja secepat virus? Lebih cepat kalau perlu".

Haris juga mendesak agar pemerintah menangani penyakit ini secara komprehensif dan berlapis.

"Komprehensif artinya tidak cuma dari satu angle, tapi harus dari berbagai sisi dan ruang. Dan berlapis-lapis," ujarnya pada Selasa malam (24/3/2020).

Ia menganalogikan penanganan berlapis yang harus dilakukan pemerintah seperti halnya sistem pencegahan berlapis tubuh manusia dalam menghadapi virus.

"Artinya bukan cuma pakai masker, tapi cuci tangan, tetapi kalau bisa juga hindari juga menyentuh mata, hidung, mulut, atau bagian lain yang bikin virus masuk ke badan, lalu kalau bisa badan juga sehat. Itu di level kita, tapi pemerintah juga harusnya melakukan multilayers ini," paparnya.

Editor : Feri Sibarani 

Komentar Via Facebook :