Agar Tidak Terulang

Pemprov Riau & Kemen LHK RI Terapkan Kesiagaan Darurat Karhutla 2021

Pemprov Riau & Kemen LHK RI Terapkan Kesiagaan Darurat Karhutla 2021

Foto : Sumber : Dok.Pemprov Riau

PEKANBARU, AKTUALDETIK.COM - Gubernur Riau, Syamsuar mengikuti acara Rapat Koordinasi Khusus (rakorsus) kebakaran hutan dan lahan tahun 2021 secara virtual bersama dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfudz MD bertempat di Balain Serindit Gedung Daerah, Selasa (9/2), dengan diikuti oleh 15 Gubernur lainnya.

Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar mengatakan bahwa 13 kebijakan strategis Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2020 akan dilanjutkan pada tahun 2021. 

Adapun 13 kebijakan yang dimaksud diantaranya, pertama, melalukan pemerataan kembali daerah rawan bencana. Dua, melakukan inventarisasi kembali terhadap izin perusahaan perkebunan dan pengusahaan hutan yang beroperasi di wilayah Provinsi Riau.
 
Tiga, pelibatan perusahaan dalam patroli bersama yang dapat dimonitor langsung oleh Satgas Karhutla Provinsi Riau," jelasnya. 

Empat, penyediaan alat pertanian di 12 kabupaten/kota, guna mendukung 99 kecamatan yang rawan karhutla dan penyediaan tanaman yang ramah lingkungan. 

Lima, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan sebagai zona penyangga (buffer zone) sehingga menciptakan ekowisata terutama di kawasan taman nasional hutan lindung dan hutan konservasi serta mengembangkan tanaman endemik lahan gambut seperti nenas, garunggang dan lainnya. 

Enam, pelibatan perguruan tinggi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla. Tujuh, komitmen bersama pencegahan dan penaggulangan karhutla antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Forkopimda dan pelaku usaha. 

Delapan, sistem informasi atau aplikasi peringatan dini dalam mengetahui lokasi titik hotspot dilapangan. Sembilan, pembuatan embung dan sekat kanal pada lokasi-lokasi lahan gambut. 
Sepuluh, pembentukan tim terpadu penertiban kebun sawit ilegal. 

Sebelas, penegakan hukum dan penetapan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Karhutla.

Dua belas, mempersiapkan posko relawan untuk pencegahan dan penanggulangan karhutla. Tiga belas, penetapan status siaga darurat karhutla.
 
"Kami (Pemprov Riau) siap untuk menangani sekaligus melakukan sosialisasi penanggulangan bencana karhutla dari sekarang, serta sudah memberikan petunjuk kepada bupati/wali kota di Provinsi Riau," tutupnya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya mendukung Provinsi Riau untuk segera menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2021. 

"Kami mendukung Provinsi Riau segera melakukan siaga darurat karhutla, kami ucapkan terimakasih," pungkasnya. 

Melalui rapat tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD menginginkan pemerintah daerah yang rawan karhutla supaya melakukan penetapan siaga darurat lebih dini. Hal ini bertujuan agar daerah-daerah tersebut bisa mengantisipasi lebih awal jika terjadinya bencana asap ini. 

"Seperti diketahui daerah-daerah karhutla seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan (Sumsel) dan beberapa provinsi lainnya untuk menetapkan status siaga darurat lebih awal," ujar Mahfud. (Ishak)

Komentar Via Facebook :