Foto : Presiden RI, Joko Widodo serahkan tongkat Komando dan Resmi melantik Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri gantikan Jenderal Idham Azis yang memasuki masa pensiun

JAKARTA AKTUALDETIK.COM - Pesiden RI Joko Widodo, Resmi melantik Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri. Dengan Jabatan orang nomor satu di Polri, Sigit pun mendapat kenaikan pangkat dari Komjen Pol, menjadi Jenderal Polisi, sekaligus menerima tongkat komando dari Presiden RI hari ini di Istana Negara, 27/1/2021.

Dengan pelantikan Sigit sebagai Kapolri, dalam sejarah NKRI baru dua orang Perwira tinggi Polri bergama Kristen yang berhasil dan dapat menduduki jabatan tertinggi di Polri. Hal ini menjadi bukti, bahwa Presiden RI Joko Widodo benar-benar sebagai presiden yang berdiri diatas sembohyan kebangsaan dan rasa nasionalisme yang tinggi.

Pelantikan Kapolri ini disaksikan oleh jajaran Kabinet Indonesia Maju, termasuk Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Acara pelantikan Kapolri berlangsung sekitar 15 menit.

Presiden juga turut menyematkan kenaikan pangkat menjadi bintang empat dan tongkat komando kepada Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Meski paling junior dibanding jenderal bintang tiga yang lain, Listyo Sigit Prabowo mendapat dukungan dari para seniornya. Ia bahkan diantar ke DPR RI saat mengikuti fit and proper test pada 20 Januari 2021.

Tak hanya dukungan dari perwira tinggi polisi, Listyo Sigit Prabowo juga mendapat restu dari semua fraksi di DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani mengetuk palu menerima Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri pada 21 Januari 2021.

Diketahui, Listyo Sigit Prabowo mengapungkan 8 komitmen menjadi Kapolri. 8 komitmen adalah:

1. Menjadikan Polri sebagai institusi yang prediktid, responsibilitas, transparansi berkeadialan (presisi)

2. Menjamin keamanan untuk mendukung program pembangunan nasional

3. Menjaga soliditas internal

4. Meningkatkan sinergitas dan soliditas TNI, Polri, serta bekerja sama dengan APH dan kementerian/lembaga untuk mendukung dan mengawal program pemerintah

5. Mendukung terciptanya ekosistem inovatif dan kreatif yang mendorong kemajuan Indonesia

6. Menampilkan kepemimpinan yang melayani dan menjadi teladan

7. Mengedepankan pencegahan permasalahan, pelaksanaan keadilan restoratif dan problem solving

8. Setia NKRI dan senantiasa mewarat kebhinnekaan

Tidak ada tilang
Calon tunggal Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bermacam trobosan yang akan dilakukan jika dirinya terpilih menjadi Kapolri.

Hal ini disampaikan dalam fit and proper test bersama Komisi III DPR RI, Rabu (20/1/2021). Terobosan yang menjadi perhatian adalah terkait tugas dan wewenang Polisi Lalulintas.

Polisi Lalu Lintas tak akan menilang kendaraan lagi. Meski begitu bukan berarti tak ada sanksi bagi pengendara yang melanngar rambu lalulintas.
Pengendara yang melanggar akan sulit mengelak bila melanggar aturan.

Sebab, Jenderal Listyo mengedepankan teknologi dalam proses tilang itu.
Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo mengatakan, ia ingin mulai mengedepankan mekanisme penegakkan hukum berbasis elektronik di bidang lalu lintas.

Penegakkan hukum lalu lintas berbasis elektronik itu salah satunya melalui electronic traffic law enforcement (ETLE).

"Secara bertahap akan mengedepankan mekanisme penegakkan hukum berbasis elektronik atau ETLE," kata Listyo dalam uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR, Rabu (20/1/2021).

Tujuannya, meminimalisasi penyimpangan penilangan saat anggota polisi lalu lintas melaksanakan tugas.
Dengan demikian, Listyo mengatakan, Polantas yang bertugas di lapangan nantinya hanya mengatur lalu lintas tanpa melakukan penilangan.

"Ke depan saya harapkan anggota lalu lintas turun di lapangan, mengatur lalu lintas, tidak perlu melakukan tilang. Kita harapkan menjadi ikon perubahan perilaku Polri," pungkasnya.

Janji-janji Kapolri Baru dan Komentar IPW. Pelantikan Komjen Listyo Sigit Prabowo digelar di Istana Negara, Jakarta, usai Presiden Jokowi menerima vaksinasi Covid-19 tahap kedua.

Hal ini diungkapkan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com (grup surya.co.id), Selasa (26/1/2021).

Sigit merupakan calon tunggal Kapolri yang dipilih oleh Presiden Jokowi untuk menggantikan Kapolri saat ini, Jenderal (Pol) Idham Azis.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengungkap, ada sejumlah alasan yang mendasari Jokowi memilih Sigit, mulai dari faktor kapabilitas hingga loyalitas.

"Kan semua ada kriteria. Kapasitas, kapabilitas, loyalitas, integritas, itu bagian dari semua itulah," kata Moeldoko di kantornya, Rabu (20/1/2021).

Moeldoko mengatakan, seorang pemimpin puncak mempunyai tanggung jawab yang luar biasa. Tanggung jawab tersebut hanya dapat diemban oleh seseorang dengan kemampuan luar biasa pula.

Menurut Moeldoko, kapabilitas dan kapasitas Listyo dalam mengadopsi berbagai persoalan sudah terbukti baik.
Tak hanya itu, lanjut Moeldoko, seorang pemimpin juga harus berjiwa loyal terhadap negara.

Integritas atau sejalannya kata dengan perbuatan juga tak bisa ditawar.

"Jadi semua agregat dari indikator-indikator yang dikenali dari awal itu memuculkan sebuah agregat, dan agregat itu seseorang akan dipilih, begitu. Jadi bukan karena macam-macam, jangan diartikan macam-macam," ujarnya.

Janji-janji Komjen Listyo Sigit Prabowo
Saat uji uji kepatutan dan kelayakan di komisi III DPR RI, Rabu (20/1/2021), Komjen Listyo Sigit Prabowo mengurai janji-janji dan terobosannya.

Berikut janji-janji Komjen Listyo Sigit Prabowo yang membuat DPR RI akhirnya menyetujui pengangkatannya sebagai Kapolri.

1. Buka kesempatan penyandang disabilitas jadi ASN Polri

Komjen Listyo Sigit Prabowo akan memberikan ruang bagi kelompok disabilitas atau kelompok masyarakat berkebutuhan khusus untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri.

Hal itu diungkapkannya ketika menjalani fit and proper test sebagai calon tunggal Kapolri di Komisi III DPR RI, Rabu (20/1/2021).

"Dalam rangka memelihara penyandang disabilitas, Polri juga akan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berkebutuhan khusus untuk mengabdi sebagai ASN Polri sesuai kompetensinya," ujar Listyo.

Dalam perekrutan kelompok disabilitas ini, pihaknya nantinya akan menempatkan kelompok disabilitas di sejumlah bidang.

Mulai dari administrasi, pelayanan, analisa teknologi dan informasi.
Tak hanya itu, pihaknya juga tak menutup kemungkinan akan menempatkan disabilitas sebagai ASN sesuai posisinya.

"Ataupun disesuaikan dengan posisi yang memungkinkan untuk saudara-saudara kita tersebut," katanya.

2. Polisi tidak perlu menilang
Komjen Listyo Sigit Prabowo mengatakan, ia ingin mulai mengedepankan mekanisme penegakan hukum berbasis elektronik di bidang lalu lintas. Penegakkan hukum lalu lintas berbasis elektronik itu salah satunya melalui electronic traffic law enforcement (ETLE).

"Ke depan saya harapkan anggota lalu lintas turun di lapangan, mengatur lalu lintas, tidak perlu melakukan tilang. Kita harapkan menjadi ikon perubahan perilaku Polri," ujar dia.

3. Pecat Polri yang terlibat narkoba
Komjen Listyo Sigit Prabowo mengatakan, dirinya tidak akan menoleransi urusan tindak pidana narkotika. Ia menegaskan, tidak boleh ada ruang bagi bandar narkoba di Indonesia.

"Tidak ada toleransi dan tidak boleh ada ruang bagi bandar narkoba di negara ini," kata kata Sigit dalam uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR, Rabu (20/1/2021). 

Sigit mengatakan, akan memberikan perhatian khusus terhadap tindak pidana narkotika. Ia berjanji akan bertindak tegas, termasuk jika ditemukan ada anggota Polri ikut terlibat dalam jaringan narkotika.

"Termasuk anggota Polri yang terlibat di dalamnya. Pilihannya hanya satu, pecat dan pidanakan," tuturnya.

"Jadi kami tidak main-main dalam hal ini, kami akan buktikan," tegas Sigit.

Selain itu, Sigit juga membahas soal penegakkan hukum tindak pidana korupsi. Ia mengatakan akan mengutamakan pencegahan dan pemulihan kerugian negara.

"Dengan saling mendukung bersama pihak lain, seperti kejaksaan dan KPK. Tentu kita terus melakukan penegakkan hukum tindak pidana korupsi secara profesional dan proporsional," katanya.

4. Libatkan mantan napiter
Komjen Listyo Sigit Prabowo akan melibatkan mantan napi terorisme (napiter) dalam rangka mencegah masyarakat terpapar radikalisme.

Hal itu disampaikan Listyo saat mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR, Rabu (20/1/2021).

“Melibatkan rekan-rekan mantan napiter untuk bisa membantu memberikan edukasi agar masyarakat di sekitarnya tidak terpapar aliran baik itu radikalisme ataupun ajaran-ajaran yang mengarah kepada terrorisme,” ungkap Listyo.

Ia menuturkan, Polri bakal mengutamakan deteksi aksi sebagai pendekatan lunak dalam hal mengatasi terorisme.

Langkah itu akan dilakukan dengan bekerja sama dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), kelompok masyarakat sipil, serta tokoh agama.

“Dan dalam pembinaan masyarakat dengan sasaran kesejahteraan, psikososial dan doktrin,” tutur dia.

Akan tetapi, Listyo menegaskan, Polri akan menindak tegas apabila ada potensi gangguan terhadap keamanan dan keselamatan rakyat. Adapun Listyo merupakan calon tunggal kapolri yang dipilih Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Jenderal (Pol) Idham Azis.

Sulit Dipenuhi
Di bagian lain, Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, janji baru yang dikatakan Listyo sama dengan kapolri-kapolri sebelumnya. Janji-janji tersebut dipoles dan diperbarui.

"Tapi percayalah, janji itu tidak akan bisa dipenuhi," kata Neta dalam siaran di kanal Youtube Akbar Faizal Uncensored, dilihat Selasa (26/1/2021).

Neta mengaku tak sembarangan mengatakan itu. Pasalnya, dari pemantauan IPW, 10 persen janji dipenuhi saja sudah bagus.

"Apalagi Kapolri Idham Aziz, dengan begitu banyak janji, masa tugasnya 1 tahun 3 bulan. Janji apa yang bisa dipenuhi?" tambah Neta.

Dia memberi contoh janji Listyo soal polisi lalu lintas tak akan lagi melakukan tilang kepada pengendara. Menurutnya, itu janji baru yang membuat Neta kaget.

"Di sana tidak dijelaskan bagaimana tahapannya, mulai kapan dilaksanakan. Karena tidak jelas, maka janji itu juga tidak jelas akan bisa dilaksanakan," tambahnya.

Di luar negeri, Neta menyebut penindakan pelanggaran lalu lintas sudah berbasis teknologi. Namun, di Indonesia, menurutnya hal itu sulit dilakukan.

"Di Thamrin saja, ada CCTV itu kadang-kadang lebih banyak tidak berfungsinya. CCTV itu bisa merekam pelanggar lalu lintas. Itu baru bicara Thamrin, bagaimana dengan daerah atau kota besar lainnya yang hanya nol koma sekian persen," sambung Neta.

"Nah sebab itulah, karena tidak ada penjelasan yang konkret dari janji Kapolri itu, saya mengatakan janji itu tidak realistis dan tak bisa dilaksanakan," pungkasnya

(Syamsul)