Foto : Ketua Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah dan Kejahatan di Indonesia (LPKKI) bersuara

AKTUALDETIK.COM - Rasa penasaran dan harapan masyarakat Riau terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap skenario "Rampok" anggaran OPD Pemprov Riau tahun 2025 pun terlihat pupus. Pasalnya, hingga saat ini, jelang Juni 2026, hasil dari penelusuran KPK terhadap 2 orang unsur pimpinan DPRD Riau yang pernah diberitakan (Kaderismanto dan Parismam Ikhwan) terlihat pepesan kosong. 31/05/2026.

Awalnya pada November 2025 lalu santer diberitakan oleh media bahwa KPK sedang serius melakukan penelusuran terhadap peran aktif dan dominan dari Ketua DPRD Riau, Kaderismanto dan wakil Ketua DPRD Riau, Parismam Ikhwan dalam proses pergeseran anggaran sejumlah OPD di Pemerintahan provinsi Riau. 

Disebutkan KPK, bahwa kedua nama tersebut sangat dominan dibalik persitiwa pergeseran sejumlah anggaran di OPD terutama pada sejumlah UPT Dinas PUPR Provinsi Riau yang sebelumnya dianggarkan 71 miliaran menjadi 177 miliar. 

KPK sempat diberitakan memberikan suatu indikasi bahwa peran kedua tokoh politikus itu ada keterkaitan dengan kasus korupsi yang menjerat Gubernur Riau non aktif, Abdul Wahid. Namun hingga saat ini, ending dari informasi itu ibarat ditelan bumi, karena nyaris tidak adanya klarifikasi atau informasi lanjutan dari kinerja KPK, sehingga memaksa Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah dan Kejahatan di Indonesia (LPKKI) bersuara. 

"Makin kesini kita cermati kinerja KPK sudah tidak efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia termasuk di provinsi Riau yang dikenal daerah Korup. Sepertinya tujuan KPK sekarang bukan lagi memberantas korupsi tetapi berpolitik praktis" Sebut Ketua Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah dan Kejahatan di Indonesia (LPKKI), Feri Sibarani, SH, MH, hari ini di Pekanbaru. 

Ia juga heran saat wakil Ketua DPRD Riau, Parismam Ikhwan, pernah mengatakan ke Media, bahwa terkait hal itu sudah "Aman". 

" Kan ada itu di Media, pak Parismam Ikhwan (PI) menyebut bahwa dugaan itu sudah "Aman". Aman gimana? Itukan multi tafsir. Apakah KPK sudah diamankan? sehingga tidak lanjut dugaan itu? Kan harusnya KPK jika memiliki tanggungjawab integritas, berikanlah klarifikasi, biar masyarakat paham" Katanya. 

Sumber: Media/LPKKI
Editor: FIT