Foto : Rapat paripurna laporan reses DPRD Kota Pekanbaru

AKTUALDETIK.COM, PEKANBARU - Persoalan infrastruktur dan banjir masih menjadi keluhan utama masyarakat Kota Pekanbaru. Hal itu terungkap dalam laporan hasil reses anggota DPRD Kota Pekanbaru yang disampaikan dalam Rapat Paripurna di Balai Payung Sekaki, Senin (25/5/2026). Melalui laporan tersebut, DPRD meminta Pemerintah Kota Pekanbaru lebih serius dan maksimal dalam menangani persoalan dasar yang hingga kini masih dirasakan warga di berbagai wilayah.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid, didampingi tiga Wakil Ketua DPRD yakni Tengku Azwendi, Muhammad Dikky Suryadi dan Andry Saputra. Turut hadir dalam rapat tersebut Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut.

Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid mengatakan, laporan reses yang disampaikan merupakan kumpulan aspirasi masyarakat dari seluruh daerah pemilihan yang dihimpun anggota DPRD selama turun langsung ke tengah masyarakat.

"Laporan reses ini merupakan kumpulan aspirasi masyarakat yang disampaikan saat anggota dewan melaksanakan reses. Dengan seluruh anggota dewan yang turun langsung, tentu sangat banyak aspirasi yang diterima," ujarnya.

 Politisi PKS ini memaparkan, DPRD sebelumnya juga telah melakukan pembahasan awal terhadap sejumlah usulan yang disampaikan masyarakat. Dari hasil pembahasan tersebut, persoalan infrastruktur masih mendominasi keluhan warga.

"Masyarakat masih menginginkan adanya perbaikan infrastruktur, terutama terkait penanganan banjir yang hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan. Kami minta hal ini mendapat perhatian serius dari pemerintah," kata Isa.

Politisi PKS ini juga berharap Pemerintah Kota Pekanbaru dapat lebih serius dan maksimal dalam menangani berbagai persoalan umum yang dihadapi masyarakat. Khususnya menyangkut infrastruktur dasar dan upaya penanganan banjir di Kota Pekanbaru.

Selepas menghadiri rapat, Pj Sekdako Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut, menjelaskan bahwa penyampaian laporan reses ini merupakan konstitusi resmi bagi para legislator untuk menyuarakan kebutuhan warga dari daerah pemilihan (dapil) mereka masing-masing.

"Setiap anggota dewan yang turun ke lapangan menyerap aspirasi warga, hasilnya kemudian direkapitulasi dan dilaporkan secara resmi melalui rapat paripurna ini," kata Ingot.

Ingot menambahkan, poin-poin yang disampaikan oleh anggota legislatif mencakup berbagai sektor vital pelayanan publik. Masukan tersebut dinilai sangat berharga untuk menyusun kebijakan kota ke depan.

Ia berharap struktur baru ini dapat memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif demi kemajuan kota. "Untuk perubahan AKD ini, mudah-mudahan bisa membawa perbaikan dan kinerja yang lebih solid ke depannya," pungkas Ingot. (Galeri)