Foto Aktivis, Ketua Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah dan Kejahatan di Indonesia (LPKKI), Feri Sibarani, S.H.,M.H

AKTUALDETIK.COM - Bencana alam Sumatera utara hingga kini terus menyisakan tanda-tanda kehancuran, baik manusia, alam, infrastruktur dan ekonomi. Masyarakat berharap Pemerintah pusat segera memulihkan keadaan demi kemanusiaan, namun anehnya, anggaran yang sudah di hitung berdasarkan kondisi real, justru di "Sunat" diduga ada Konspirasi politik tertentu. 03/03/2026.

Atas hal itu, aktivis anti korupsi dan pemantau kebijakan Pemerintah, yakni Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah dan Kejahatan di Indonesia (LPKKI) angkat bicara dan menyebut Presiden RI Prabowo Subianto telah tuli dan BUTA MATA HATI nya. 

"Kita memahami kekecewaan yang dirasakan oleh Gubernur Sumut, Bobby Nasution karena pemotongan anggaran Rehabilitasi Bencana Sumut yang benar-benar jauh dari kesan perduli kemanusiaan. Karena dampak dari Bencana dasyat di Sumut baru-baru ini sudah melululantakkan semuanya. Dan perlu langkah cepat Pemerintah pusat untuk memulihkan keadaan" Sebut Aktivis asal Sumatera Utara, Feri Sibarani, S.H,M.H, yang juga ketua Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah dan Kejahatan di Indonesia (LKPPI) itu. 

Dalam kesempatan berbincang dengan awak media, pihaknya mengaku menerima laporan, bahwa Pemerintah pusat kabarnya hanya menganggarkan 37 miliaran saja untuk belanja infrastruktur yang hancur secara massif akibat bencana. Diberitakan bahwa Data resmi kebutuhan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Sumatera Utara mencapai Rp30,56 triliun. 

"Itu kan tidak sebanding, itu jauh dari kesan perduli kemanusiaan di Sumatera Utara. Ini pesan bahwa Presiden tidak respek terhadap penderitaan Rakyat di Sumatera Utara" Kata Feri Sibarani, SH, MH di Medan Sumatera Utara. 

Menurutnya, mustinya pemerintah pusat berikan Anggaran skala prioritas untuk pemulihan seluruh kondisi reel di Sumatera Utara demi mengembalikan keadaan segala sesuatu rermasuk ekonomi masyarakat. Hal itu dikatakan Feri Sibarani, mengingat Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia harus yang paling bertanggung jawab, mengingat Bencana Sumatera Tergolong Bencana terbesar setelah Tsunami beberapa tahun silam. 

Berdasarkan penelusuran pihaknya, skala dan jumlah korban Bencana Sumatera (Data Akhir 2025 - Awal 2026) Korban Jiwa Lebih dari 1.140 hingga 1.204 orang tewas. Menurut Feri Sibarani angka ini menjadikan bencana ini sebagai salah satu bencana paling mematikan di Indonesia sejak tsunami. 

"Yang hilang Ratusan orang dilaporkan hilang sekitar 141-274 orang. Korban Terdampak lebih dari 1,7 juta orang terdampak dan puluhan ribu orang mengungsi. Kerusakan Infrastruktur lebih dari 166.000 hingga 175.000 rumah rusak, serta ratusan jembatan dan fasilitas pendidikan rusak berat" Jelasnya. 

Bahkan Feri menyebut, melihat dampak bencana ini, telah memenuhi kriteria sebagai bencana besar nasional (mematikan), namun penetapan statusnya di akuinya sangat politis. 

"Tingkat kehancuran yang masif dan cakupan geografis yang meluas (melibatkan lebih dari satu provinsi) memenuhi unsur bencana berskala besar. Meskipun banyak pihak mendesak Pemerintah pusat agar ditetapkan sebagai Bencana Nasional termasuk MUI tetapi kepentingan politik sepertinya lebih segalanya bagi Pemerintah pusat, karena akhirnya, Menko PMK menyatakan cukup menggunakan pendekatan Penanganan Full Nasional" Lanjut Feri. 

Idealnya menurut Feri Sibarani, Presiden Prabowo Subianto berfikir relaistis daripada politis, melihat dampak destruktif akibat bencana di Sumut, mengingat dampak Bencana adalah tragedi kemanusiaan. Bahkan ia menyebut sangat percuma Prabowo Subianto kerap berkoar-koar rela mati demi Rakyat Indonesia, tetapi kenyataan seperti ini. 

"Tidak perlu sampai korbankan nyawa Presiden. Cukup buktikan dengan perhatian serius terhadap pemulihan dan pembangunan infratruktur yang rusak terkenak bencana di Sumut, dengan bukti dukungan anggaran yang realistis sesuai dengan keadaan reel. Jika begini Kebijakan Presiden terhadap Sumut, pastinya ini akan menjadi api dalam sekam bagi masyarakat Sumut terhadap Prabowo Subianto" Katanya. 

Diakhir Pernyataan nya, Feri Sibarani juga me review berbagai kebijakan Presiden Subianto yang di nilai oleh banyak kalangan sangat tidak sejalan dengan harapan masyarakat Indonesia. 

"Lihat program MBG yang terus Ditolak, Kedaulatan pangan gak jelas, Kebijakan Ekonomi gak jelas, Kedaulatan, Swasembada semua omong kosong. Politik luar negeri sangat antitesis, malah ekonomi Indonesia kini hancur lebur karena keuangan Daerah terus di peras dengan dalil Efisiensi" Ujarnya. 

Sumber: Wawancara
Penulis: Santy Lusia, SE