JAKARTA AKTUALDETIK.COM - Untuk memenuhi kebutuhan guru di Indonesia, pemerintah membuka 1 juta formasi untuk guru honorer pada tahun 2021 mendatang, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani mengungapkan bahwa para guru honorer yang menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) akan menerima gaji seperti aparatur sipil negara (ASN) seta dapat menerima tunjangan kinerja hingga Rp.4,06 juta per bulan.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyampaikan bahwa banyak Pemerintah Daerah akan merekrut jikalau anggaran tersedia, namun pemerintah pusat menyediakan anggarannya, tentu jika demikian, pemerintah pusat berharap ada perekrutan dengan memperhatikan kualitas.

Saat ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengumumkan rencana prekrutan hingga 1 juta guru PPPK pada 2021. Sri Mulyani mendukung langkah tersebut lantaran guru honorer hingga kini tercatat sekitar 1,6 juta orang. Sehingga, rekrutmen tersebut bisa mengurangi jumlah guru non-ASN.    

"Karena sebagaimana disampaikan para guru honorer, gaji dan tunjangan dari non pns atau honorer menjadi guru yang ASN atau P3K memang berbeda. Kami terus mendukung langkah-langkah peningkatan kesejahteraan guru dengan tetap menjaga kualitas dari guru," ujar Sri Mulyani.

“Nanti kalau para guru honorer yang sudah diterima dan menjadi guru P3K, maka mereka akan mendapatkan gaji sebagai ASN dan tunjangan kinerja sejenisnya sebesar Rp 4.060.490 bagi guru yang menikah dan memiliki 2 anak dari sisi total tunjangan kinerjanya,” jelasnya dalam siaran.

Gaji serta tunjangan tersebut merupakan anggaran dari APBN yang dicadangkan pada tahun 2021. Anggaran yang dialokasikan yaitu sebesar Rp 1,46 triliun bagi para calon guru P3K.

Selain anggaran Rp 1,46 triliun untuk gaji ASN pusat yang akan direkrut, ada pula anggaran Rp 24,92 triliun untuk mereka yang akan masuk menjadi PNS dan ASN daerah. Untuk di pusat, saat ini akan ada formasi 54.581 orang, rinciannya CPNS 27.291 formasi dan PPPK 27.290 formasi. Untuk daerah, akan ada rekrutmen 119.094 CPNS dan 1.002.616 orang PPPK.

"Selain itu, kami masih ada PPPK non guru, yaitu tenaga non kependidikan, masih akan ada formasi sebanyak 70 ribu lebih. Ini yang kita siapkan anggarannya hingga mencapai Rp 24,9 triliun," ujar Sri Mulyani.

Nantinya, pembayaran gaji dan tunjangan para pegawai yang direkrut di daerah akan dilakukan melalui jalur APBD, dengan adanya transfer umum dari pemerintah pusat.

“Mekanismenya setelah formasi guru ditetapkan masing-masing kabupaten daerah, kalau sudah diangkat P3K, dan teregistrasi di Badan Kepegawaian Negara (BKN), maka pembayaran gajinya melalui APBD dan kami yang akan melakukan transfer umum,” ujarnya.

Harapannya, dengan ini kesejahteraan guru mulai meningkat. Namun tentunya ia meminta agar kualitas guru juga perlu dipastikan untuk bisa menjadi P3K.

“Tentu kita berharap para guru yang tadi 1,6 juta yang statusnya sekarang honorer akan bisa melakukan persiapan, sehingga bisa diterima dengan kualitas sesuai dengan ujian yang akan ditetapkan,” pungkasnya.

Editor : Ishak