Pengukuhan
Pengukuhan Pengurus Daerah dan Rakerwil di Gelar Pengurus Wilayah IPHI Provinsi Bali
Foto : Pengurus Wilayah (PW) Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia IPHI Provinsi Bali, Menggelar Kegiatan Pengukuhan Pengurus Daerah dan Rapat Kerja Wilayah, Sabtu, 10/05/2025.
DENPASAR AKTUALDETIK COM - Bertempat di quest hotels jalan mahendradatta no.93 Denpasar, Pengurus Wilayah (PW) Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Provinsi Bali menggelar kegiatan Pengukuhan Pengurus Daerah dan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil).
Dengan mengambil tema "Menyatukan Langkah, Menyerukan Kedamaian, Membangun IPHI Yang Kuat Dan Bermartabat" kegiatan Pengukuhan Pengurus Daerah dan Rakerwil tersebut dihadiri secara langsung oleh Ketua Umum PP IPHI, Dr. Ir. H. Erman Suparno, MBA., M.Si, yang didampingi Sekjen dan Dr. H. Sugiono, M.Pd.I., CAH, selaku ketua pengurus wilayah (PW) IPHI provinsi Bali serta seluruh anggota dan jajaran pengurus IPHI Se- Provinsi Bali. (Sabtu, 10/05/2025)
Dalam kegiatan acara tersebut, tampak para undangan yang hadir diantaranya, Menteri Agama RI memberi sambutan melalui vicon, Gubernur Bali yang diwakili oleh Kaban Kesbangpol Provinsi Bali, Pangdam IX/Udayana yang diwakili Irdam Kodam IX/Udayana, Brigjen TNI. Subagyo, Kapolda Bali diwakili Pj. Dir Binmas Polda Bali Kombes. Pol. Ida Bagus Ketut Surya Darma, S.I.K, Kejati Bali, Kanwil Kemenag Bali, Ketua PWNU Bali, Ketua Muslimat NU Bali, Ketua Fatayat NU Bali, Ketua Ansor Bali, Walikota Denpasar, Kepala Kemenag Kota Denpasar, Kepala Kemenag Kab. Badung, Ketua PW Muhammadiyah Prov. Bali dan seluruh undangan yang tampak sangat antusias mengikuti rangkaian demi rangkaian hingga akhir acara tersebut.
Ketua umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Dr. Ir. H. Erman Suparno, MBA., M.Si, saat dikonfirmasi terkait kepengurusan ganda dalam organisasi IPHI mengatakan, ini saya konfirmasi ya, jadi tidak ada kepengurusan ganda dan harus dipahami bahwa sebuah organisasi yang legal punya legal standing apa itu, yang berdasarkan Undang-Undang keputusan-keputusan hukum negara termasuk keputusan Mahkamah Agung RI oleh karena itu di republik ini telah menyatakan tidak ada ganda-ganda yang ada yang ada tentunya IPHI yang saya pimpin lengkap secara legal sah dan mutlak baik dari Kemenkumham dan dari keputusan Pengadilan Negara, ujarnya
"Namum demikian kepada saudara-saudara kita yang merasa seolah-olah itu adalah menjadi pengurus lain tabayun lah, karena kita bersaudara dan saya itu tidak mengakui mereka, selama mereka tabayun memaknai tentang Undang-Undang Dasar dan ketetapan hukum republik Indonesia, sebetulnya kalau merangkul itu sudah seluruhnya, contoh provinsi-provinsi lain itu sudah selesai semua karena sudah memahami tentang keputusan hukum, kalau sudah memahami tentang keputusan hukum artinya apa, harus ditaati harus dihormati harus dilaksanakan karena kita bagian dari bangsa Indonesia, bangsa yang berdiri dalam negara hukum," jelasnya.
Sementara itu Ketua Pengurus Wilayah (PW) IPHI Provinsi Bali, Dr. H. Sugiono, M. Pd.I., CAH, yang didampingi oleh H. Hari Wantono, S.H., M.H, dikonfirmasi perihal kuota dan keberangkatan jamaah haji mengatakan, antrian di Bali ini sudah meng kubik, tapi paling tidak kita selalu koordinasi dengan Kementerian Agama terkait, bagaimanapun regulasi yang sudah kita tanamkan bahwa khususnya di daerah Bali kita berharap memang untuk jamaah haji khususnya, gambarannya kedepan atau progres kita kedepan jadi mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh ibu Kakanwil terkait regulasi ini Insya Allah dalam waktu dekat ini kita mempersiapkan untuk pembangunan asrama haji, imbuhnya.
"Karena bagaimanapun asrama haji ini khususnya Bali bisa dijadikan embarkasi karena untuk saat ini ada 2 kloter, kloter pertama ada 380 dan kloter kedua 260 sekian, harapannya kalau kita mencapai 3 kloter, Insya Allah dalam waktu dekat melalui IPHI bekerjasama dengan Kementerian Agama RI untuk asrama haji dan berikutnya beberapa rancangan kedepan memang kita jangka panjang Insya Allah kita mempunyai progres diantaranya membuat rumah sakit IPHI, karena bagaimanapun RS IPHI ini khususnya didaerah Bali ini kita butuhkan itu diantaranya, skema nya itu kita ada pembiayaan karena bapak Ketua Umum ini memang mantan Menteri Tenaga Kerja, kita sudah koordinasi dengan semua pihak Insya Allah nanti kita sonding-sonding dengan pemerintah daerah setempat dan kita dalam waktu dekat Insya Allah didaerah Buleleng karena bagaimanapun pada acara rakerwil ini juga dihadiri oleh Ketua Pengurus Wilayah (PW) IPHI Kaltim dan beliau juga seorang pengusaha tambang batubara alhamdulillah beliau hari ini akan survei langsung ke Buleleng keterkaitan perihal RS IPHI," tutupnya.



Komentar Via Facebook :