Segel Kejagung di Smelter PT ATD Makmur Mandiri Raib, Ada Pihak yang Bermain?

Foto : Smelter milik PT ATD Makmur Mandiri yang tidak disegel lagi

Aktualdetik.com – Segel yang sebelumnya dipasang oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) di pintu masuk Smelter PT ATD Makmur Mandiri di Kawasan Industri Air Kantung, Jelitik, Sungailiat, kini telah menghilang tanpa jejak, pada Kamis (6/3/2025).

Hingga saat ini, belum diketahui siapa yang bertanggung jawab atas pelepasan segel tersebut, menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat mengenai potensi intervensi dari pihak-pihak tertentu.

Pantauan Jejaring Media KBO Babel pada Rabu (5/3/2025) mengonfirmasi bahwa segel yang sebelumnya dipasang sebagai bagian dari penyelidikan skandal tambang ilegal kini tidak lagi terlihat di lokasi. 

Situasi ini semakin memperkuat dugaan adanya upaya sistematis untuk mengaburkan jalannya penyelidikan, terlebih mengingat kasus ini menyangkut kepentingan besar di sektor pertambangan timah Bangka Belitung.

Bos Amen Menghilang, Siapa yang Bertanggung Jawab?

Seorang sumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa sejak kasus PT ATD Makmur Mandiri mencuat, pemilik perusahaan yang dikenal sebagai Bos Amen alias Hero Tio sulit dihubungi. 

Nomor ponselnya bahkan dikabarkan tidak aktif, memperkuat dugaan bahwa ia tengah menghindari sorotan publik maupun penyelidik.

Sebelumnya, PT ATD Makmur Mandiri menjadi sorotan dalam penyelidikan besar-besaran Kejagung terkait dugaan keterlibatannya dalam tambang ilegal di wilayah konsesi PT Timah Tbk. 

Dalam kasus ini, nama Tomy Eka Putra, ST disebut-sebut sebagai penanggung jawab perusahaan. Namun, hingga kini struktur kepemilikan utama PT ATD masih menjadi misteri dan belum sepenuhnya terungkap ke publik.

Jejak PT ATD Makmur Mandiri dalam Skandal Tambang Ilegal

Kapuspenkum Kejagung, Dr. Harli Siregar, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah memeriksa lima saksi dalam kasus ini. Beberapa di antaranya adalah LS, Direktur PT ATD Makmur Mandiri, serta YDS, Manajer ATD yang juga menjabat sebagai Direktur CV Bangka Prima Mandiri. 

Meski begitu, belum ada pernyataan resmi apakah PT ATD Makmur Mandiri masuk dalam daftar 375 perusahaan cangkang yang diduga berperan dalam skandal tambang ilegal.

Di sisi lain, muncul dugaan kuat bahwa PT ATD memiliki keterkaitan erat dengan PT Refined Bangka Tin (RBT). Smelter ATD diduga berfungsi sebagai tanur gandengan PT RBT, mengingat kedekatan lokasi kedua perusahaan di kawasan industri Jelitik. 

Jika dugaan ini terbukti, maka rantai distribusi timah ilegal di Bangka Belitung akan semakin jelas.

Hilangnya Segel Kejagung: Dugaan Intervensi dan Lemahnya Penegakan Hukum?

Hilangnya segel Kejagung di smelter PT ATD Makmur Mandiri menjadi tanda tanya besar. Apakah ada pihak yang secara sengaja melepas segel untuk mengaburkan proses penyelidikan? 

Ataukah ada perkembangan baru dalam kasus ini yang belum diumumkan secara resmi oleh Kejagung?

Publik kini menanti kejelasan dari aparat penegak hukum terkait status hukum PT ATD Makmur Mandiri dan langkah lanjutan dalam penyelidikan ini. 

Hingga saat ini, Kejagung masih belum memberikan keterangan resmi terkait hilangnya segel tersebut, sementara upaya konfirmasi kepada Kapuspenkum Kejagung, Dr. Harli Siregar masih belum membuahkan hasil.

Kejagung Harus Bertindak Cepat dan Transparan

Kasus ini semakin memperlihatkan betapa kuatnya jaringan yang bermain di balik bisnis tambang ilegal di Bangka Belitung. 

Kejagung dan aparat penegak hukum lainnya harus bertindak cepat dan transparan dalam mengusut dugaan pelepasan segel ini. 

Jika ada pihak yang terbukti terlibat, maka harus ada tindakan hukum tegas demi menjaga supremasi hukum.

Jika pelepasan segel ini dilakukan secara ilegal, maka hal ini bisa menjadi preseden buruk dalam upaya pemberantasan mafia tambang. 

Apakah ini bukti bahwa para pelaku tambang ilegal memiliki kekuatan untuk mengintervensi proses hukum? Ataukah ini justru menunjukkan kelemahan aparat dalam menangani kasus besar seperti ini?

Kejelasan dari pihak berwenang sangat dinantikan oleh masyarakat, terutama mereka yang peduli terhadap dampak negatif pertambangan ilegal terhadap lingkungan dan perekonomian daerah. 

Publik berhak mengetahui siapa dalang di balik hilangnya segel ini, serta apa langkah hukum selanjutnya untuk memastikan kasus ini tidak menguap begitu saja.