Semakin Terungkap

Gawat, Juru Bicara FPI Buka-Bukaan Soal Dukungan Anies Untuk Hajatan HRS

Foto Kerumunan massa yang terjadi saat acara Hajatan pernikahan Putri HRS

JAKARTA AKTUALDETIK.COM - Dugaan pelanggaran Protokol Kesehatan Covid 19 pada acara pernikahan putri Habib Riziek Shihab (HRS) hingga kini terus di proses hukum. Dalam satu kesempatan di acara Mata Nazwa, Juru bicara FPI, Selamet Buka-Bukaan kepada publik, Kamis 19/11/2020.

Hal itu dibongkar Juru bicara Front Pembela Islam (FPI) Slamet Maarif. Dia rupanya mengakui jika pihaknya dibantu oleh jajaran Pemprov DKI saat menggelar acara di Petamburan.

“Sebelum pelaksanaan untuk menghindari kejadian yang tak diinginkan, panitia menyiapkan hal-hal yang berkenaan dengan protokol covid-19. Termasuk kerjasama dengan kelurahan, pihak kecamatan, wali kota,” kata Slamet.

Bahkan untuk menelusuri kebenaran informasi tersebut, Najwa Sihab pun mencoba mempertanyakan kemana saja pihak FPI melakukan koordinasi sehingga kerumunan pun dapat berjalan tanpa ada hambatan, namun Slamet mengatakan pihaknya koordinasi dengan pihak Kecamatan, Kelurahan, dan Walikota. 

“Kemudian kami mendapat surat balasan, kita kerja sama,” kata Slamet lagi.

“Jadi bisa saya katakan Pemprov DKI memfasilitasi acara ini?” kata Najwa.

“(Iya) Membantu. Dalam rangka melaksanakan kewajiban protokol covid. Karena kan kita punya kewajiban, karena kan koordinasi,” jawab Slamet lagi.

Slamet juga mengakui kalau pihaknya sudah mendapatkan izin keramaian dari pihak kepolisian, lalu dengan pihak dishub untuk memberikan izin penutupan jalan. 

“Sudah-sudah. Karena kan kita menutup jalan, kalau menutup jalan itu pasti kita minta izin terhadap Dishub, untuk penutupan jalan. Ketika itu memang kita meminta ditutup jalan sampai dengan arah Slipi supaya kosong, supaya bisa jaga jarak,”

Dikatakan Slamet, jelang hari H, pihaknya sudah menyediakan berbagai kebutuhan untuk menjaga penularan virus, yakni menyiapkan cuci tangan di berbagai tempat, disinfektan, masker, semuanya disiapkan panitia. 

Selain itu, FPI juga mengaku dibantu oleh jajaran Pemprov DKI melalui Wali Kota Jakarta Pusat. Hal itu, kata Slamet tertera pada pemberian surat arahan kepada panitia untuk tetap menjaga protokol covid-19.

“Atas dasar itu, sebelum hari H kita siapkan segalanya, bagikan masker, penyemprotan disinfektan,” katanya.

Sementara itu, di kesempatan yang sama Wagub DKI Ahmad Riza Patria menyatakan dengan tegas jika FPI tidak dibantu oleh Pemprov DKI.

Wagub DKI ini beralasan sebab sudah jelas sejak awal sikap Pemprov DKI, yakni tidak boleh ada kegiatan yang melanggar protokol kesehatan, dan menimbulkan kerumunan.

Wagub DKI lantas memberi bukti jika pada Kamis 14 November 2020, Gubernur Anies sudah secara terbuka memberi arahan kepada jajarannya untuk melakukan sejumlah poin.

Pertama, yakni petugas diminta melakukan koordinasi dengan panitia, dan meminta pengerahan petugas dalam jumlah banyak serta membawa banyak poster yang isinya soal peringatan protokol kesehatan.

Sementara poin kedua Wagub DKI itu juga membantah adanya penyediaan fasilitas, apalagi peralatan dari pemprov DKI Jakarta. 

“Lalu kalau penyediaan toilet yang diberikan Wali Kota di lokasi acara?” tanya Najwa.

“Itu salah,” jawab singkat Riza.

Poin ketiga, Riza juga menegaskan kepada pihak FPI, melalui panitia agar mengurangi jumlah kerumunan massa yang hadir. 

“Lalu keempat mengingatkan warga agar tak terlalu lama di sana, dan selalu bergerak,” kata dia.

Riza pada dasarnya membantah apa yang dipahami oleh pihak panitia terkait surat balasan pihak Walikota, dengan mengatakan Walikota hanya memberikan izin untuk 30 orang saja. 

“Ini justru ada judulnya, imbauan ada dua surat, jadi pertama untuk HRS, intinya ada poin penting nomor dua, sesuai kondisi tersebut, bagi panitia dan peserta, maksimal 30 orang,” katanya.

Editor : Feri Sibarani
Sumber : Suara