Presiden Perlu Evaluasi Kabinet

ASPEPARINDO Sorot Kemenhub, Tidak Respek Terhadap Peningkatan SDM Juru Parkir

Foto: Ketua ASPEPARINDO, Marlon Berandon Nainggolan, saat berikan keterangan Pers nya, agar Kemenhub RI jadikan peningkatan SDM perparkiran sebagai salah satu langkah meningkatkan kualitas sektor perparkiran untuk mendukung visi menjadikan Indonesia Emas 2045

AKTUALDETIK.COM - Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden RI, Prabowo Subianto mengusung visi dan misi yang pro terhadap rakyat, yakni menjadikan Indonesia Emas tahun 2045. Konsekwensinya, pemerintah harus bekerja cepat, tangkas dan bertindak tegas terhadap menteri-menteri yang lamban dan malas bekerja. Jakarta, 13/01/2025.

Daripantauan awak media, sejumlah Kementerian kabinet prabowo terlihat belum menunjukkan kinerja yang signifikan. Diantaranya, kementerian perhubungan Republik Indonesia, yang diketahui menuai sorotan tajam dari organisasi pengusaha perparkiran. 

Pasalnya, sejak diterbitkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perparkiran tahun 2020 hingga kini Kemenhub belum juga menerbitkan Peta Okupasi atau dokumen yang menggambarkan jenis pekerjaan, peran, dan jabatan yang ada di berbagai bidang, sub bidang, dan area fungsi, khususnya bidang Perparkiran. 

Padahal Peta okupasi tersebut merupakan kerangka acuan Standar Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang ditetapkan Menteri Tenaga Kerja RI berdasarkan tindaklanjut Keputusan Menhub Nomor 24 tahun 2021 tentang Pemberlakuan SKKNI Bidang Perparkiran. 

Menurut ketua Asosiasi Pengusaha Perparkiran Indonesia (ASPEPARINDO), Marlon Brando Nainggolan, sebagai tindak lanjut dari penerapan SKKNI bidang perparkiran itu, Asosiasi Pengusaha Perparkiran Indonesia (ASPEPARINDO) telah mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi Parkir Indonesia dan secara resmi telah mengajukan surat permohonan penerbitan Peta Okupasi kepada Kemenhub sejak tahun 2022 lalu. 

Namun disayangkan, menurut Pendiri ASPEPARINDO Marlon Brando Nainggolan, pihak Kemenhub RI bertindak sangat lamban untuk menindaklanjuti surat permohonan penetapan Peta Okopasi bidang Perparkiran yang diajukan. 

“Sudah mau tiga tahun mandek dan tidak jelas hasil kajian Kemenhub dan Dirjen Perhubungan Darat terkait Peta Okupasi. Sebaiknya Menhub yang baru tegas menyikapi permasalahan ini demi menata system dan SDM di bidang perparkiran,” tandas Brando melalui pesan tertulis di Jakarta Senin (13/01/2025). 

Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal ASPEPARINDO Taufiq Rachman yang ditemui di kantor ASPEPARINDO Jakarta (13/1/2025) mengatakan, pihaknya sudah membantu pemerintah dalam hal ini Kemenhub untuk mengimplementasi hasil penetapan SKKNI khususnya di bidang perparkiran. 

“Kami sangat prihatin dan menyesalkan karena lembaga pemerintah sekelas Kemenhub ternyata tidak mampu atau mungkin tidak paham cara menyusun Peta Okupasi. Beberapa kali kami bersurat dan ikut pertemuan dengan pihak Kemenhub melalui Ditjen Hubdat. Namun tetap gak ada hasil meski sudah memakan waktu hampir tiga tahun,” ujar Taufiq. 

Taufiq pun meminta agar Menhub yang baru segera menindak tegas bawahannya yang bekerja lemot dan tidak cerdas. "Kami sudah mendirikan LSP Parkir namun belum bisa mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi karena salah satu syarat harus ada Peta Okupasi dari Pembina Sektor Perparkiran dalam hal ini Kemenhub," pungkas Taufiq yang juga berprofesi sebagai pengusaha dan wartawan. 

Terkait hal itu, dalam berbagai kesempatan Pihak Kemenhub RI menyatakan masih melakukan kajian tentang penetapan Peta Okupasi di Bidang Perparkiran. 

Dari kondisi diatas dapat diketahui bahwa respon dan dukungan kementerian perhubungan saat ini terhadap peningkatan sumber daya manusia bidang perparkiran di Indonesia di nilai tidak selaras dengan sistem kerja cepat seperti semangat presiden prabowo, sebagaimana kerap di intruksikan oleh Presiden dalam setiap pertemuan resminya. 

Editor: RED