Kebijakan Pemerintah Kejam?
Fraksi PKS Sebut Kebijakan Pembatasan BBM Subsidi Tidak Berdasar

Foto: Anggota DPR RI, Fraksi PKS, Dr. Mulyanto, M. Eng
AKTUALDETIK.COM - Kebijakan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi terhadap masyarakat Indonesia di nilai tidak memiliki dasar yang benar, sebagaimana disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI, dari fraksi PKS, Dr. H. Mulyanto, M. Eng. Senin, 15/07/2024.
Menurut Mulyanto, jika Luhut Binsar Panjaitan (LBP) mendasarkan kebijakan pembatasan BBM Subsidi tersebut atas indikasi naiknya harga minyak dunia dan meningkatnya laju kenaikan nilai tukar Dolar, itu tidak benar dan tidak berdasar sama sekali. Sehingga menurutnya, kebijakan pembatasan tersebut hanya akan menambah beban hidup masyarakat.
, "Kalau saya lihat argumennya, pertama harga minyak dunia naik, kedua disebut nilai tukar dolar, anggaplah naik, sementara APBN karena banyak pengeluaran, karena ekspor komoditas juga turun, kemungkinan kan defisit kan meningkat. Nah untuk itu, pembatasan BBM subsidi segera akan dilakukan, " Katanya.
Sehubungan dengan kebijakan pembatasan BBM subsidi itu, sebut Mulyanto, justru tidak pararel dengan landasan argumentasi pemerintah seperti yang disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan.
, "Saya cek hari ini, harga minyak WTI, masih cenderung turun. Masih sekitar 82 US perbarel dan itu masih dalam batas ICB kita. Sementara Dollar, dari 16.480 turun terus, sampai hari ini berada di angka 16.100. Jadi dalam konteks itu, pernyataan pak Luhut gak punya dasar ya, " Ujarnya.
Sumber: Wawancara media
Penulis: IS
Komentar Via Facebook :