Wakil Rakyat Berfikir, Kemana Saja Hasil BUMD?

Direktur BUMD Siak Tak Bisa Jawab, DPRD Siak Bentuk Pansus Selidiki Dugaan Korupsi BUMD

Direktur BUMD Siak Tak Bisa Jawab, DPRD Siak Bentuk Pansus Selidiki Dugaan Korupsi BUMD

Foto: Bupati Siak, H. Alfedri, M. Si, selaku penanggung jawab BUMD Kabupaten Siak

AKTUALDETIK.COM - Dari 8 Fraksi di DPRD Siak, sebanyak 6 fraksi telah sepakat membentuk team Pansus untuk menyelidiki dugaan korupsi di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Siak. Agenda itu terlaksana pada acara hearing di ruang banggar kantor DPRD SIak,  Selasa, 04/06/2024.

Kabarnya, acara hearing tersebut langsung dipimpin oleh Syamsurizal Budi dari fraksi Drmokrat dan dibuka secara langsung oleh ketua DPRD Siak, Indra Gunawan. 

Anggota DPRD yang hadir dalam rapat tersebut adalah diantaranya, Direktur BUMD PT SPS, Bob Novitriansyah,  Direktur PT SPE, Rajiman, Direktur PT KITB, Suharto, Bagian ekonomi dan bagian hukum Pemkab Siak. 

RDP tersebut berlangsung santai dan berisi. Sejumlah anggota DPRD Siak mempertanyakan terkait perkembangan BUMD Siak yang selama ini belum maksimal dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Mulanya anggota DPRD Siak pertanyakam terkait perkembangan dan kewenangan terhadap dua BUMD yakni PT SPS dan PT SPE. Pertanyaan tersebut seputar perencanaan, pengelolaan, hingga pada kewenangan BUMD dalam mengelola core bisnis di bidangnya. 

, "Kita semua sangat menyayangi Kabupaten Siak, jadi kita ingin para direktur BUMD menjelaskan perkembangan kondisi yang dihadapi oleh BUMD tersebut, kata Syamsurizal Budi, di ruang banggar DPRD Siak. 

Hal senada juga disampaikan oleh Awaludin. Anggota DPRD Siak dari partai PKB. Ia menyinggung sejauh mana kewenangan BUMD dalam mengelola dan mengembangkan core bisnis di bidangnya. 

,"Sejauh mana kewenangan PT SPS dalam mengelola core bisnis nya? Dan sampai saat ini, bagaimana kemanfaatannya untuk daerah? " Tanya Awaludin. 

Menanggapi pertanyaan anggota DPRD Siak, direktur PT SPS menjelaskan, bahwa PT SPS bergerak dalam bidang jasa dan industri. 

, "Sesuai dengan aturan, PT SPS bergerak dalam bidang jasa dan industri. Ujar Bob. 

Selanjutnya, kembali anggota DPRD Siak mencecar pertanyaan terkait kewenangannya dalam berbagai usaha yang saat ini dilakukan oleh PT SPS. 

Terlihat dihadapan para anggota DPRD Siak, Bob selaku direktur belum bisa menjelaskan secara detail terkait core bisnis yang dilakukan oleh PT SPS saat ini. Termasuk kewenangannya di kawasan industri tanjung Buton. 

Akhirnya, pihak anggota DPRD Siak sepakat membentuk Panitia Khusus (Pansus). Diketahui, Fraksi-fraksi yang turut membentuk Pansus, antara lain di mulai dari Fraksi PDI-P, lalu Demokrat, Golkar, PKS, PKP, dan fraksi Hanas. 

Sementara, fraksi PAN meminta agar dilakukan pemanggilan ulang kepada pihak-pihak terkait. Hal itu dikemukakan oleh anggota DPRD Siak dari Fraksi PAN, Syarif. 

Sementara rapat RDP tersebut di awali pembukaan dan penutupan oleh Ketua DPRD Siak, Indra Gunawan. 

Sumber: akun Tiktok
Penulis: Fit
Editor: Red

Komentar Via Facebook :