RUU Penyiaran Tidak Punya Urgensi

Organisasi Pers PPDI Sebut RUU Penyiaran Adalah "Otak Mafia Dan Anti Pers"

Organisasi Pers PPDI Sebut RUU Penyiaran Adalah "Otak Mafia Dan Anti Pers"

Foto: Ketua Dewan Kehormatan DPP-PPDI, Irjen Pol (Purn) Dr. Drs, Abdul Gofur, SH, MH, Ketua Umum DPP-PPDI, Feri Sibarani, SH, MH, Sekretaris Jenderal DPP-PPDI, Jonni P Simaremare, ST dan Bendahara Umum DPP-PPDI, Rusmian, S.Pd

AKTUALDETIK.COM - Indonesia sedang dalam ancaman aktor-aktor Mafia di segala bidang kejahatan. Indikasinya menurut Ketua Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Pers Daerah Seluruh Indonesia (DPP-PPDI), Feri Sibarani, SH, MH, salah satu indikasinya adalah tentang adanya larangan konten hasil investigasi jurnalistik dalam RUU Penyiaran yang saat ini sedang ditolak oleh hampir semua organisasi Pers, termasuk Dewan Pers. 07/06/2024.

Pernyataan itu disampaikan oleh jebolan prodi magister hukum Universitas Lancang Kuning itu, mana kala pihaknya mencermati dan setelah menganalisa beberapa pasal dan ayat dalam RUU Penyiaran tersebut. 

,"Rancangan Undang-Undang Penyiaran yang tengah disusun oleh DPR itu benar-benar mengancam iklim demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia. Sejumlah pasal multitafsir dan sangat berpotensi digunakan oleh alat kekuasaan untuk membatasi kebebasan sipil dan partisipasi publik. Salah satu yang menjadi sorotan adalah substansi Pasal 50 B ayat (2) huruf c terkait larangan liputan investigasi jurnalistik. Ini bentuk serampangan dari perancang RUU Penyiaran. Selain akan menutup informasi investigasi dari hasil kerja Pers dan publik, hal ini juga menabrak asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, "Kata Feri kepada awak media hari ini. 

Selain itu disebutnya, larangan itu jelas merugikan masyarakat, sebab, dalam lingkup pemberantasan korupsi, produk jurnalistik kerap menjadi petunjuk penting dan banyak membantu Lembaga penegak hukum dalam membongkar praktik kejahatan atau penyimpangan tindakan pejabat Negara. 

,"Sebagai pilar keempat demokrasi, media punya peran strategis dan taktis dalam membangun demokrasi, khususnya yang melibatkan masyarakat sesui dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Yang sangat kami kesalkan, Revisi UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ini ternyata adalah inisiatif DPR. Sangat ironis sekali, yang seharusnya DPR sebagai fungsi pengawas, yang justru mitra Pers dalam memberikan kritik dan pengawasan kepada Pemerintah, namun melalui RUU Penyiaran ini, masyarakat sudah makin paham apa yang ada di kepala para anggota DPR di Senayan," Ujar Feri dengan wajah sedih.

Disebutnya, harusnya DPR punya kemampuan menilai respon masyarakat Indonesia saat ini terhadap cara-cara semua lembaga penegak hukum dalam membongkar berbagai kejahatan dan korupsi di Indonesia. 

Merutnya, DPR sebenarnya mengetahui, atau pura-pura tidak tahu, bahwa rakyat Indonesia sudah tidak percaya Polri, KPK dan Kejaksaan dalam membongkar kejahatan, Mafia dan Korupsi di Indonesia. Sehingga peran serta Pers dan publik satu-satunya yang masih diharapkan oleh masyarakat, sekalipun berisiko terhadap nyawanya. 

,"Kerja DPR ini bertolak belakang dengan semangat demokrasi dan prinsip transparansi (Open Government). Kami menduga, jika tidak ada pesan dan dorongan para aktor-aktor Mafia kejahatan dari semua bidang kejahatan, kami dari PPDI tidak percaya RUU ini di buat. Kami juga mengingatkan KPI agar tidak mencoba-coba membungkam Pers dan peran publik dengan alasan akan menganggu proses penyidikan di penegak hukum. Itu omong kosong..!! Rakyat sudah cerdas, jangan harap masih bisa di bohongin dengan narasi-narasi murahan seperti itu, " Tegasnya. 

Dikutip dari media online, setidaknya ada 8 catatan koalisi masyarakat sipil terkait draft yang dinilai  kontroversial dan harus ditolak.  Dilansir dari media, koalisi masyarakat sipil itu antara lain adalah ICW, LBH Pers, PPMN, YLBHI, PSHK, Greenpeace Indonesia, AJI Indonesia, AJI Jakarta. 

Pertama, RUU Penyiaran menambah daftar panjang regulasi yang tidak pro terhadap pemberantasan korupsi. Dalam beberapa waktu belakang, tidak sedikit regulasi yang diubah justru tidak sejalan dengan prinsip gerakan demokrasi, HAM, antikorupsi, hingga penyelamatan sumber daya alam. Seperti revisi UU KPK, UU Pemasyarakatan, UU Minerba, dan UU Cipta Kerja. Adanya norma yang membatasi konten investigatif tersebut justru berpotensi semakin menghambat kerja-kerja masyarakat sipil.

Kedua, bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pelarangan konten liputan investigasi jurnalistik dalam RUU Penyiaran tidak sejalan dengan nilai transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai prinsip Good Governance. Karena karya liputan investigasi merupakan salah satu bentuk paling efektif yang dihasilkan dari partisipasi publik dalam memberikan informasi dugaan pelanggaran kejahatan atau kebijakan publik kepada jurnalis. Produk jurnalisme investigasi juga bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis.

Ketiga, konten jurnalistik investigatif jadi kanal yang paling efektif dan aman bagi peniup pluit (whistleblower). Dalam konteks pemberantasan korupsi maupun gerakan masyarakat sipil, tidak sedikit kasus yang terungkap berasal dari informasi publik yang diinvestigasi oleh jurnalis. Meski ada beberapa kanal whistleblower, namun masyarakat cenderung lebih percaya pada para jurnalis maupun inisiatif kolaborasi investigasi jurnalistik yang dilakukan oleh jurnalis, seperti Klub Jurnalis Investigasi (KJI) dan IndonesiaLeaks yang juga jadi bentuk pengawasan terhadap kebijakan maupun pejabat publik.

Keempat, pembatasan liputan eksklusif investigasi jurnalistik akan berdampak negatif pada penindakan kasus korupsi. Hasil liputan investigasi seringkali membantu aparat penegak hukum dałam proses penyelidikan atau penanganan perkara korupsi. Data dan Informasi mendalam yang dihasilkan para jurnalis juga ikut memberikan informasi kepada penegak hukum untuk mengambil tindakan atas peristiwa dugaan kasus korupsi maupun pelanggaran lainnya. Selain itu, dalam konteks penuntasan kasus korupsi, liputan investigatif kerap kali bisa membongkar aspek yang tidak terpantau, sehingga jadi trigger  bagi penegak hukum menuntaskan perkara.

Kelima, SIS dalam RUU Penyiaran soal liputan investigasi dapat menghambat pencegahan korupsi. Karya liputan investigasi jurnalistik yang ditayangkan di media tidak hanya sekadar pemberitaan. Tapi lebih dari itu, karya tersebut juga bentuk pencegahan korupsi khususnya di sektor publik. Sebab, hasil liputan yang dipublikasikan di media massa akan menggerakkan masyarakat untuk terlibat dalam upaya  pencegahan korupsi. Tak hanya itu, para koruptor yang berniat melakukan kejahatan bisa jadi akan semakin takut karena khawatir tindakannya terbongkar.

Keenam, ketentuan RUU Penyiaran tumpang tindih dengan regulasi lain khususnya yang menyangkut UU Pers dan kewenangan Dewan Pers. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah mengatur kode etik jurnalistik dan kewenangan Dewan Pers. Ketentuan dalam RUU Penyiaran bertentangan pasal 4 ayat (2) UU Pers yang menyatakan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, atau pelarangan penyiaran.

Ketujuh, RUU Penyiaran membungkam kemerdekaan pers dan mengancam independensi media. Dengan larangan penyajian eksklusif laporan jurnalistik investigatif maka pers menjadi tidak profesional dan tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai pengontrol kekuasaan (watchdog).

Kedelapan, ketentuan dalam RUU Penyiaran merupakan bentuk ancaman kemunduran demokrasi di Indonesia. Ini karena  jurnalisme investigasi adalah salah satu alat bagi media independen–sebagai pilar keempat demokrasi– untuk melakukan kontrol terhadap tiga pilar demokrasi lainnya (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Melarang penayangan eksklusif jurnalisme investigasi sama dengan menjerumuskan Indonesia sebagai negara yang tidak demokratis.

Berdasarkan sejumlah hal di atas, kabarnya, koalisi masyarakat sipil mendesak DPR dan Presiden untuk menghentikan pembahasan RUU Penyiaran yang substansinya bertentangan dengan nilai demokrasi dan upaya pemberantasan korupsi. Menghapus pasal - pasal yang berpotensi multitafsir, membatasi kebebasan sipil, dan tumpang tindih dengan UU lain. 

Sumber: Media Online/PPDI
Penulis: IS
Editor: Red

Komentar Via Facebook :