Rakyat Indonesia Bergeraklah Untuk Negara

LP-KKI Serukan, Masyarakat Indonesia Desak DPR Segera Tuntaskan RUU Perampasan Aset

LP-KKI Serukan, Masyarakat Indonesia Desak DPR Segera Tuntaskan RUU Perampasan Aset

Foto: Ketua Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah Dan Kejahatan di Indonesia (LP-KKI), Feri Sibarani, SH, MH

AKTUALDETIK.COM - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana (PATP) kini terus disorot oleh Masyarakat Indonesia. Lembaga Pemantau Kebijkan Pemerintah Dan Kejahatan di Indonesia (LP-KKI) menilai DPR tidak bertanggung jawab menuntaskan pekerjaannya, karena diduga menjadi sandera terhadap oknum-oknum anggota DPR dan para pejabat Negara yang doyan korupsi. 07/06/2024.

Hal itu disampaikan oleh Ketua LP-KKI, Feri Sibarani, SH, MH, di Pekanbaru Riau, karena hingga usai agenda pemilihan presiden RI baru-baru ini, ternyata RUU yang sangat dinanti oleh seluruh rakyat Indonesia itu, tak kunjung di selesaikan oleh DPR RI. 

, "Karena selain meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan mengembalikan kerugian negara dari tindak pidana seperti korupsi, penipuan, dan penggelapan. Tentu hasil perampasan aset hasil kejahatan itu akan menunjang pendapatan Negara, yang pastinya akan meningkatkan roda ekonomi masyarakat Indonesia," Katanya.

Disebutnya, United Nations Convention against Corruption (UNCAC) yang diperkenalkan oleh PBB pada 2005 menganggap pengembalian aset sebagai salah satu elemen paling penting, termasuk di dalamnya pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, dan pengembalian aset negara.

Indonesia bahkan diketahui telah menandatangani UNCAC pada 18 Desember 2003 dan meratifikasinya pada 19 September 2006 melalui UU No. 7 Tahun 2006, sejalan dengan komitmennya untuk melawan korupsi.

, "Disini DPR tidak punya integritas sama sekali. Juga tidak konsisten dengan apa yang sudah di setujui tentang mendukung UNCAC. Presiden Jokowi sangat konsisten dan menjaga wibawa Negara dimata Dunia, sehingga ia kerap mendorong DPR RI agar segera menuntaskan pembahasan RUU perampasan aset itu. Tapi lagi-lagi DPR RI, menurut kami tidak punya niat dan tidak berintegritas lagi dimata dunia, dengan sikapnya yang tidak jelas, " Lanjut Feri. 

Diketahui, dalam detik-detik akhir kepemimpinannya, Presiden Jokowi, kerap mendorong DPR untuk mengutamakan pembahasan RUU PATP pada 2023, namun keengganan DPR dalam mengesahkannya menunjukkan ketidakkonsistenan dalam mendukung UNCAC. Ini mengakibatkan stagnasi dalam penerapan RUU tersebut, meskipun RUU tersebut telah disusun sejak 2012 oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Menurutnya, RUU Perampasan Aset tersebut sangat mendesak untuk segera dituntaskan dan di undangkan sebagai Undang-Undang yang akan dijadikan untuk menjerat para Penjahat di Negara, para Mafia di semua sektor kekayaan Negara Indonesia, yang sudah lama menggurita dan terus memiskinkan masyarakat di Indonesia. 

, "Kami LP-KKI salah satu lembaga masyarakat di Indonesia, dengan ini menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, para mahasiswa Indonesia, LSM, Media untuk sama-sama mendesak para Anggota DPR RI di Senayan agar bekerja menuntaskan RUU perampasan aset. Jangan hanya menikmati gaji puluhan miliar, dan puluhan miliar tunjangan, setiap tahun, tetapi tidak berfungsi sebagai pembawa aspirasi rakyat, " Tegasnya. 

Ia memprediksi, jika RUU perampasan aset sudah resmi menjadi Undang-Undang, maka Negara akan mendapatkan suatu penerimaan besar dari hasil perampasan aset para penjahat. Karena menurutnya, terdapat sangat banyak para oknum-oknum pejabat Negara, di Pusat dan daerah serta para oknum-oknum penegak hukum, anggota DPRD dan DPR RI, Kementerian, dan pihak swasta yang akan disasar oleh Undang-Undang Perampasan aset. 

, "Kami yakin, akan sangat banyak penerimaan Negara dari hasil perampasan aset itu. Selain efek jerah kepada para penghianat bangsa itu, maka dengan penerimaan itu setidaknya Negara dapat menyelesaikan berbgai proyek Nasional di berbagai daerah yang masih banyak terkendala anggaran. Dan itu semua adalah untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia," Pungkasnya. 

Menurutnya, hal itu sangat urgent dan penting bagi Negara Indonesia. RUU perampasan aset adalah salah satu instrumen hukum, yang nantinya akan dapat menjadi stimulus untuk mendongkrak pergerakan ekonomi bangsa Indonesia, sebab, jika para perampok kekayaan Negara sudah dijerat dan dimiskinkan, maka sebaliknya, rakyat akan sejahtera. 

, "Rakyat Indonesia dan para mahasiswa Indonesia harus mengetahui dan sadar betul, bahwa kondisi ekonomi kita saat ini, krisis yang terjadi, ancaman resesi ekonomi kita sangat dipengaruhi oleh aksi-aksi korupsi para pejabat di Negara ini. Coba kita perhatikan semua BUMN, BUMD dan Hasil Sumber Daya Alam, termasuk APBN dan APBD menjadi ajang rampok para pejabat Negara. Mereka itu sudah pasti melakuan pencucian uang dengan segala modelnya. Kita rakyat menjadi hidup sulit dan tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal konstitusi kita pada alinea ke empat dan pasal 33 UUNRI 1945 sangat jelas mengamanatkan, agar Negara mengelola seluruh kekayaan Negara sebesar-besarnya  untuk kemakmuran rakyat, " Tutupnya. 

Sumber: LP-KKI
Penulis: FIT
Editor: Red

Komentar Via Facebook :