Suara Rakyat Riau Kepada Jokowi

LP-KKI Laporkan Permasalahan Riau Kepada Presiden Jokowi, Karhutla Dan Korupsi Jadi Primadona

LP-KKI Laporkan Permasalahan Riau Kepada Presiden Jokowi, Karhutla Dan Korupsi Jadi Primadona

Foto: Ketua Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah Dan Kejahatan di Indonesia (LP-KKI), Feri Sibarani, SH, MH, Sekretaris Jenderal LP-KKI, Sarma Silitonga, SH, MH dan Bendahara LP-KKI, Jonni P Simaremare, ST

AKTUALDETIK.COM - Kedatangan Presiden terhebat dalam sejarah Republik Indonesia ke provinsi Riau sudah diambang pintu. Ir. Joko Widodo, akan berkunjung ke Kabupaten Kampar dan kota Pekanbaru serta Kota Dumai Provinsi Riau. Dalam kunjungan itu, Jokowi akan resmikan jalan Tol Pekanbaru-Padang, Proyek Ipal Pekanbaru dan menjadi pembina upacara dalam hari Lahir Pancasila di Kota Dumai. 31/05/2024.

Dalam siaran Pers yang dilakukan oleh salah satu lembaga Masyarakat di Riau, yaitu Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah dan Kejahatan di Indonesia (LP-KKI), melalui ketua LP-KKI, Feri Sibarani, SH, MH, dan sejumlah jajarannya menyatakan sangat mengapresiasi kunjungan kerja Presiden RI, Joko Widodo yang kesekian kalinya ke bumi lancang kuning Riau. 

,"Wahai penduduk bumi lancang kuning, sambut lah Presiden kita Ir. Joko Widodo, Presiden terhebat yang pernah ada dalam sejarah Republik ini. Jika dihitung selama 2 periode memimpin Indonesia, Jokowi saya pastikan lebih banyak waktunya di tengah-tengah kehidupan rakyat Indonesia dari sabang sampai merauke, daripada duduk di Istana," Kata Feri Sibarani, jebolan Magister hukum Tata Negara Unilak itu. 

Bahkan, dalam pernyataan apresiasinya atas kedatangan Jokowi ke Provinsi Riau, Feri yang didampingi oleh jajarannya itu mengatakan, kelak Jokowi akan dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai presiden pemersatu bangsa dan penjaga marwah Indonesia di mata dunia. 

, "Semua kebijakan pembangunan infrastruktur dan ekonomi Indonesia ini bukan saja berdampak menghadirkan rasa satu nusa satu bangsa, melainkan sekaligus mampu membuat mata para pemimpin Dunia angkat tangan kepada Presiden Jokowi. Ini baru pertama kali, Indonesia mendapatkan reputasi yang tinggi di mata dunia, pasca kemerdekaan RI tahun 1945," Ujarnya. 

Namun kali ini, LP-KKI, sebagai salah satu lembaga masyarakat yang berkedudukan di provinsi Riau, perlu menyampaikan hal-hal yang menjadi permasalahan yang berdampak luas ke masyarakat kepada Presiden Jokowi, dengan tujuan, agar Presiden betul-betul mengetahui kondisi Riau dan masalah yang dirasakan oleh rakyat yang sebenarnya. 

Menurut Feri Sibarani, kepada awak media ini mengatakan, pihaknya dalam laporan permasalahan Riau kepada Presiden itu, tidak bermaksud ingin menciderai hubungan para kepala daerah di provinsi Riau kepada Presiden Jokowi, melainkan, lebih kepada bentuk rasa keprihatinan LP-KKI kepada kondisi Riau, karena banyaknya masukan dan keluhan dari berbagai daerah Riau kepada LP-KKI. 

, "Pertama Kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau masih kerap terjadi. Sebagai bukti, jelang hari raya Idul Fitri 2024, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) meningkat di Riau. Data BPBD provinsi dan sembilan Kabupaten/Kota di Riau merilis lahan yang terbakar sepanjang Januari – Maret seluas 285,88 ha. Paling luas terbakar di Kabupaten Kepulauan Meranti seluas 128 ha atau 45% dari luas karhutla di Riau, " Sebutnya. 

Menurutnya, pihaknya memperoleh informasi dari media publikasi Jikalahari. Hasil analisis Jikalahari melalui satelit Terra Aqua Modis dengan confidance 70 – 100% sepanjang Ramadhan hotspot menyumbang angka yang cukup besar sekitar 75% dari total angka hotspot sepanjang Januari – April 2024 dengan total 92 titik, 68 titik diantaranya muncul pada Maret.

Dilanjutkan Feri, sebanyak 13 titik berada di korporasi HTI dan sawit, sisanya berada di kawasan non korporasi. Ada 86 titik atau 93% berada di kawasan gambut dengan kedalaman 1-4 meter. Hotspot tersebar di Kota Dumai, Bengkalis, Siak, Kep. Meranti, Pelalawan, Kampar, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Rokan Hulu dan Rokan Hilir. Paling banyak berada di Kota Dumai.

,"Jikalahari menemukan karhutla terus meluas karena tidak dilakukan pencegahan sejak awal. Padahal Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah mengingatkan 2024 akan lebih panas dari 2023. “Sejak BMKG merilis terkait potensi kemarau 2024, Gubernur Riau saat itu Edy Natar Nasution maupun PJ Gubernur SF Hariyanto tidak melakukan tindakan pencegahan karhutla. Padahal, sejatinya, Polda Riau sudah miliki alat canggih pendeteksi hotspot, Dashboard Lancang Kuning, hasil karya Kapolda Riau sebelumnya, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, tapi kemungkinan tidak di manfaatkan, " kata Feri. 

Menurutnya, dari kenyataan itu, seharusnya Presiden Jokowi harus mencopot Kapolda Riau, Irjen Pol Mohammad Iqbal, Danrem 031 WB, sesuai dengan intruksinya pada beberapa waktu lalu. Karena terbukti para pimpinan institusi daerah itu, tidak berhasil menjaga Riau dari kebakaran hutan dan lahan. 

Adapun Hotspot Ramadhan Lebaran 2023 dan 2024 dirangkum oleh LP-KKI, dominan berada di lahan gambut yang mencapai lebih dari 90%. Hotspot confidence >70% Ramadhan Lebaran 2024 yang berada di kawasan HTI memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan tahun 2023 yang tersebar di PT seraya Sumber Lestari 3 titik, PT Sumatera Riang Lestari 2 Titik, PT Peranap Timber 1 titik (APRIL Grup), PT Arara Abadi 1 titik (APP Grup) dan PT Diamond Raya Timber 2 titik. Sedangkan untuk kawasan perkebunan sawit lebih banyak pada periode Ramadhan Lebaran 2023.

Selain itu, permasalahan di Riau yang langsung bersentuhan dengan rakyat banyak adalah, maraknya kejahatan penimbunan dan perdagangan BBM Ilegal yang bersumber dari SPBU di berbagai daerah di Provinsi Riau. Kota Dumai yang menjadi tempat kunjungan presiden RI, adalah daerah terkemuka sebagai Surga nya para Mafia BBM ilegal Riau berdasarkan pemberitaan di media-media lokal dan nasional. 

, "Permasalahan kedua adalah, Riau atau tepatnya Kota Dumai dikenal sebagai Surga nya para Mafia BBM Ilegal. Anehnya, sepanjang sejarah, pihak Pertamina, dan penegak hukum, seperti Polda Riau seakan tutup mata akan hal itu. Padahal, adanya Mafia BBM ilegal itu, telah merampas hak-hak subsidi masyarakat. Atau jika itu CPO ilegal, maka telah merugikan negara dari sektor pajak dan retribusi daerah. Sehingga kerap terjadi kelangkaan BBM di berbagai SPBU di Riau. Ini juga kami minta menjadi Atensi Presiden Jokowi, " Ucap Feri. 

Selanjutnya, kejahatan-kejahatan lainnya yang langsung berhubungan dengan rakyat banyak adalah, maraknya kegiatan-kegiatan perambahan hutan kawasan di berbagai daerah di provinsi Riau, seperti di Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kampar dan Rohul. Dari laporan masyarakat, menurut Feri Sibarani, masih marak terjadi perambahan hutan kawasan. 

Lalu yang tidak kalah penting disampaikan oleh LP-KKI adalah, kejahatan peredaran Narkoba, dengan jenis shabu-shabu dan pil ekstasi yang sudah masuk kemana-mana, hingga ke pelosok desa dan sudah merusak kehidupan masyarakat sosial. Dari pantauan awak media, dari usia dini, pelajar mahasiswa hingga usia tua sudah dirasuki oleh Narkoba. Tidak rahasia lagi, para bandar dan Mafia pemasok narkoba ke Riau sangat dikenal melalui kabupaten Bengkalis, yaitu perairan yang menghubungkan pulau rupat dengan kota Dumai hingga ke kota Pekanbaru. 

Hal terburuk juga tak lupa disampaikan oleh Feri Sibarani. Yaitu kasus Korupsi masih tergolong tinggi di Provinsi Riau. Hal itu menurutnya dapat terlihat dari minimnya tingkat pembangunan infrastruktur di provinsi Riau, baik jalan yang menghubungkan provinsi ke kabupaten, maupun antar kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau. 

, "Jangankan mengikuti langkah presiden Jokowi dalam membangun trans Sumatera, Jawa, Kalimantan, Indonesia timur hingga papua. Dari berbagai laporan masyarakat ke pihak LP-KKI, mayoritas infrastruktur di wilayah Provinsi Riau masih penuh lubang dan rusak berat. Pemprov Riau, sekedar membangun payung elektrik masjid agung kota Pekanbaru saja tidak becus. Belum difungsikan, sudah rusak duluan. Para kepala daerah di Riau ini lebih Doyan membangun gedung dan berbagai fasilitas lembaga vertikal seperti kejaksaan, kepolisian, TNI dan lembaga vertikal lainnya. Infrastruktur kebutuhan masayarakat luas dan kemiskinan justru dibiarkan merajalela, " Ujar Feri Sibarani. 

Diakhir pernyataannya, Feri Sibarani tak lupa meminta Presiden RI Joko Widodo, agar mendesak semua institusi penegak hukum di Jakarta, agar turun ke Riau ke semua kabupaten/kota untuk menyelidiki jaringan koruptor yang setiap tahun menikmati uang Negara dengan berbagai modus. Utamanya membangun proyek yang tidak sesuai dengan volume atau spesifikasi, bahkan tidak sedikit yang mangkrak seperti pembangunan gedung BNN Provinsi Riau di Pekanbaru dengan pagu anggaran 16 Miliar, namun terlihat mangkrak sampai saat ini. 

Sumber: LP-KKI
Penulis: YP

Kepada seluruh masyarakat, jika memiliki informasi penting dan menemukan kejadian/peristiwa, atau pelanggaran hukum, baik oleh warga atau pejabat
pemerintah/lembaga/penegak hukum, silahkan mengirimkan informasi tersebut berupa narasi/tulisan, rekaman video/gambar/suara, ke No telepon/WA: 0853-6381-4752 - Email: aktualdetik19@gmail.com.

Jangan lupa mengirim indensitas lengkap, karena kami akan menjamin kerahasiaan identitas Narasumber. 


 

Komentar Via Facebook :