Masih kah KPK Dapat Dipercaya?

Gawattt, Hasil Korupsi Dikorupsi Lagi 9 Triliun, Jampidsus, Pejabat Tinggi Kejaksaan Digiring ke KPK

Gawattt, Hasil Korupsi Dikorupsi Lagi 9 Triliun, Jampidsus, Pejabat Tinggi Kejaksaan Digiring ke KPK

Foto: Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah dan Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso

AKTUALDETIK.COM - Ketegangan terus berlanjut di institusi Kejaksaan Republik Indonesia. Sepertinya ada "perang segitiga, Kejaksaan, Mafia dan Polri. Kabar terbaru, terkait dugaan hasil korupsi di korupsi Jampidsus makin mengkristal karena yang bersangkutan telah di giring ke KPK oleh laporan Indonesia Police Watch (IPW). 28/05/2024.

Tidak main-main, kabar Jampidsus, Febrie Adriansyah dilaporkan ke KPK oleh pihak IPW adalah suatu fakta, dimana Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso secara resmi, kemarin, 27 Mei 2024 atas dasar kajian Dialog Publik yang digelar pada 15 Mei lalu, sejumlah aktivis dari Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST), Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), IPW, Ekonom Faisal Basri, dan advokat Deolipa Yumara mengungkap adanya dugaan persekongkolan jahat.

Persekongkolan yang dimaksud terjadi dalam upaya pelaksaan lelang hasil korupsi, PT GBU, dimana nilai aset dan saham perusahaan itu sejatinya berjumlah 12 Triliunan, namun ditawarkan hanya 1,9 Triliun. Akibatnya, diduga ada saham senilai 9 Triliunan menguap. Sehingga peristiwa itu di sinyalir telah terjadi praktik korupsi pada hasil kejahatan korupsi oleh Jampidsus, Febrie Andriansyah di Kejaksaan Agung bersama-sama dengan PPA dan pihak swasta PT IUM. 

Dilansir dari Kompas.co, 27 Mei 2024, Menurut Sugeng, saham itu ditawarkan dengan harga Rp 1,945 triliun dan mengakibatkan dugaan kerugian negara Rp 9,7 triliun. 

,“Untuk itu pada hari ini, secara bersama-sama kami telah melaporkan kepada KPK, ST Kepala Pusat PPA Kejagung selaku penentu harga limit lelang, Febrie Adriansyah, Jampidsus Kejagung selaku pejabat yang memberikan persetujuan atas nilai limit lelang,” ujar Sugeng saat ditemui di KPK, Jakarta, Senin (27/5/2024).

Selain Febrie dan ST, Sugeng yang datang bersama pengacara Deolipa Yumara juga melaporkan pejabat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Lalu, pihak swasta bernama Andrew Hidayat, Budi Simin Santoso, Yoga Susilo yang diduga menjadi pemilik manfaat (beneficial owner) dari PT Indobara Utama Mandiri (PT IUM), juga dilaporkan ke KPK. 

Mereka menduga, terdapat penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan lelang PT Gunung Bara Utama oleh PPA Kejaksaan Agung yang dimenangkan oleh PT IUM.

Sebagai informasi, di dalam tanda bukti penerimaan laporan atau pengaduan masyarakat KPK, tertera pihak terlapor atas nama organisasi KSST. Laporan tersebut tercatat dengan Nomor Informasi : 2024-A-01597. Dalam tanda bukti penerimaan laporan atau pengaduan masyarakat KPK, tertera pihak pelapor atas nama organisasi KSST. 

Sumber : Kompas
Editor: FS

Komentar Via Facebook :