Kapolri Pidanakan Oknum Polisi Terlibat Kasus Vina

LP-KKI Minta Kapolri Bertanggungjawab Terkait Proses Kasus Vina di Polres Cirebon

LP-KKI Minta Kapolri Bertanggungjawab Terkait Proses Kasus Vina di Polres Cirebon

Foto: Ketua Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah Dan Kejahatan di Indonesia (LP-KKI), Feri Sibarani, SH, MH, dan Kapolri, Jenderal Pol Listiyo Sigit Prabowo

AKTUALDETIK.COM - Apa yang salah dengan Polisi Republik Indonesia? Makin hari kabar tentang anggota kepolisian di seluruh Indonesia terdengar buruk. Sejumlah dugaan tindakan kejahatan, termasuk misteri kematian Vina Cirebon yang baru-baru ini menjadi trending topik. Kali ini, Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah dan Kejahatan di Indonesia (LP-KKI) minta Kapolri bertanggung jawab. 23/05/2023.

Melalui ketua LP-KKI, Feri Sibarani, SH, MH, hari ini di kota Pekanbaru Riau mengatakan, akhir-akhir ini lembaga kepolisian sedang di terpa berbagai permasalahan yang sangat krusial. Menurutnya, permasalahan yang terjadi di dominasi kelakukan oknum-oknum polisi yang tidak profesional dan kerap bertindak merugikan hak-hak konstitusional masyarakat. 

, "Kami dari LP-KKI, mewakili masyarakat sangat terpukul dengan peristiwa yang di alami oleh almarhuma Vina dan teman pria nya di kota Cirebon Jawa Barat. Dari pengamatan kami satu pekan ini, masyarakat Indonesia sudah resah dan makin tidak percaya lagi dengan oknum-oknum polisi atau bahkan institusi Polri. Ini tidak main-main, Kapolri harus berikan pertanggungjawaban atas permasalahan ini, " Pinta Feri Sibarani, mengingat pihaknya kerap di minta oleh masyarakat untuk menyuarakan ketidakadilan yang dirasakan saat berhadapan dengan kepolisian. 

Ia kemudian menyampaikan pandangan hukumnya atas peristiwa yang melibatkan Vina. Dimana dari kabar yang sudah beredar di tengah-tengah masyarakat, semua pihak telah mengetahui, bahwa Vina dan teman pria nya meninggal bukan karena kecelakaan lalu lintas sebagaimana disampaikan kepolisian, melainkan di bunuh. 

, "Kapolri harus lakukan investigasi mendalam. Jika benar ada keterlibatan anggotanya, terapkan persidangan kode etik, dan segera proses pidana semua yang terlibat. Itu banyak mekanisme yang bisa ditempuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, " Ujarnya. 

Feri kemudian menambahkan, bahwa semua pihak tidak perlu hanya sekedar berdebat-debat kusir dengan kasus Vina, karena objek permasalahan disebutnya merupakan wilayah hukum. Sehingga pihaknya menyebut tidak perlu penggiringan opini yang terlalu jauh, melainkan cukup saksi Saka Tatal dan Fegi alias Perong yang saat ini bisa di jadikan sumber informasi segera di periksa. 

, "Kita anggap saja ini sebuah kecelakaan bagi kepolisian. Kita asumsikan tadinya penyidik di satreskrim Polres Cirebon ingin membuat sandiwara dalam pengelabuan kasus, ternyata jebol oleh seorang mantan narapidana yang tidak berdosa, yakni Saka Tatal. Kita juga tidak tahu, mengapa Saka Tatal begitu berani menyatakan itu. Inilah sebuah hal yang terkadang manusia tidak harus tahu. Tapi yang pasti, atas informasinya, kepolisian seakan-akan tersambar petir di siang bolong, " Jelasnya. 


Diakhir pernyataannya, Feri Sibarani mengatakan bahwa apapun informasi yang terkuak ke permukaan saat ini, tidak akan selesai hanya pada tataran polemik. Perlu langkah konkret dan transparan dari seorang Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Karena menurutnya berbicara mengenai perbuatan pidana, harus dapat dibuktikan. Jika tidak, maka semuanya hanya cerita yang kosong dan menghabiskan energi semua pihak.

," Ini semua bicara tindak pidana. Ada asas yang baku sebagai landasan hukum. Legalitas (principle of legality) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan, Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali”, adalah “Tidak ada perbuatan 
yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam 
perundang-undangan”, Katanya. 

Menurutnya terhadap anggota polisi polres Cirebon yang disebut oleh Saka Tatal, telah melakukan tindakan penyiksaan saat dirinya ditahan sebelum diperiksa dan di adili, harusnya mendapat respon dari Kapolres atau Bidang Propam Polres Cirebon untuk segera di usut dan diproses dalam rangka menemukan bukti-bukti yang bersangkutan benar tidaknya melakukan perbuatan tidak berperikemanusiaan itu. 

,"Ada ancaman berat terhadap anggota Polri yang melanggar ketentuan dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan keadaan tersebut, Pasal 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri Kode Etik), "lanjut nya. 

Feri juga mengingatkan, bahkan tidak tertutup kemungkinan oknum Kepolisian tersebut dikenakan sanksi pidana apabila dapat dibuktikan melalui ketentuan Pasal 422 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  Dimana disebutkan, seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

,"Jika benar dan ada bukti-bukti yang cukup, bahwa anggota kepolisian polres Cirebon melakukan penganiayaan dan perbuatan tidak berperikemanusiaan itu, demi menjaga citra kepolisian atau Profesionalisme Polri, maka pimpinan Polri harus memerintahkan untuk segera dilakukan proses hukum atas yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan terutama PP Nomor 3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, " Ungkapnya. 

, "Yang pasti Kapolri tunjukkan tanggung jawab. Ini tidak mungkin dibiarkan. Lakukan proses yang terbuka terhadap Semua anggota yang terlibat dalam kasus Vina. Mulai Kapolda, Kapolres, Kasat Reskrim, dan para anggota penyidik. Sehingga akhirnya pihak korban mendapatkan rasa keadilan dan kepastian hukum, " Pungkasnya. 

Sumber: Siaran Pers LP-KKI
Penulis: IS
Editor: Red

Kepada seluruh masyarakat, jika memiliki informasi penting dan menemukan kejadian/peristiwa, atau pelanggaran hukum, baik oleh warga atau pejabat
pemerintah/lembaga/penegak hukum, silahkan mengirimkan informasi tersebut berupa narasi/tulisan, rekaman video/gambar/suara, ke No telepon/WA: 0853-6381-4752 - Email: aktualdetik19@gmail.com.

Jangan lupa mengirim indensitas lengkap, karena kami akan menjamin kerahasiaan identitas Narasumber.

Komentar Via Facebook :