Klarifikasi

Kasus Sanksi Kanorayang Terhadap Warga di Desa Adat Pejeng Kawan, MDA Gianyar Sampaikan Klarifikasi

Kasus Sanksi Kanorayang Terhadap Warga di Desa Adat Pejeng Kawan, MDA Gianyar Sampaikan Klarifikasi

Foto : Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Gianyar, Menyampaikan Klarifikasi Terkait Sanksi Adat Kanorayang/Kasepakang Terhadap Warga di Desa Adat Pejeng Kawan Kec. Tampaksiring Kab. Gianyar, Senin, 26/02/2024.

GIANYAR AKTUALDETIK.COM - Terkait kasus sanksi Kanorayang atau Kasepakang yang diterapkan Bendesa Adat, Desa Adat Pejeng Kawan terhadap krama (warga) Dewa Putu Pica yang sempat viral disejumlah media online dan media sosial, pada tanggal 8 Februari 2024 lalu.

Menyikapi hal tersebut, 
Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Gianyar mengambil sikap untuk menyampaikan klarifikasi, bertempat di kantor Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Gianyar, Senin (26/022024) 

Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Gianyar A.A. Alit Asmara menyampaikan, bahwa kasus sanksi Kanorayang yang sempat viral di sejumlah media online dan media sosial tiktok tersebut perlu diluruskan, terutama pernyataan dari Ketua Tim Hukum Puskor Hindunesia Wayan Sumardika yang mendampingi Dewa Putu Pica dan dianggapnya sepihak. 

Padahal, menurutnya permasalahan sanksi adat terhadap krama korban Kasepakang Dewa Putu Pica sudah diambil alih oleh Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Gianyar.

"Tanpa ada konfirmasi ke pihak kami dan sekarang kami disomasi terkait atas keputusan sanksi adat terhadap kliennya bertentangan dengan hukum positif dan bisa terancam pidana," terangnya.

Bahkan, pihaknya menyambut baik jika Puskor Hindunesia bersama sama menyelesaikan masalah ini, tapi mesti ada koordinasi dan konfirmasi terlebih dahulu.

"Ayolah, kalau memang ingin menyelesaikan permasalahan tersebut, mari kita duduk bersama untuk mencarikan jalan keluar yang terbaik," ujar Alit Asmara.

Klarifikasi ini dinyatakan untuk memperjelas informasi kepada masyarakat umum, khususnya masyarakat Desa Adat Pejeng Kawan, agar diketahui duduk permasalahan yang sebenarnya. Oleh karena itu, pihaknya dari MDA Kabupaten Gianyar mengajak semua lapisan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan ini.

"Mari segala lapisan masyarakat yang menginginkan permasalahan adat ini kita duduk bersama, agar dapat diselesaikan dengan baik dan segera, harus diketahui bahwa keputusan sanksi adat terhadap krama Dewa Putu Pica sekeluarga, bukanlah untuk disingkirkan dari semeton Desa Adat semata, akan tetapi keputusan tersebut sebagai pembinaan atau pembelajaran bagi semua krama, supaya tidak melakukan hal-hal yang melanggar Awig-awig Desa Adat," jelasnya.

Sebelumnya, Jro Bendesa Adat Desa Adat Pejeng Kawan, Anak Agung Gde Ngurah menyatakan, bahwa Kasus Adat tersebut sudah lama terjadi, sejak Oktober 2021 lalu, yang sempat dibuat berita acara kesepakatan bersama antara Dewa Putu Pica dengan Dewa Made Suta, Dewa Nyoman Susila Darma oleh MDA Kecamatan Tampaksiring tentang jalan menuju rumah Dewa Made Suta dan Dewa Nyoman Susila Darma. Kedua belah pihak sudah sepakat tidak mempermasalahkan lagi jalan tersebut kedepannya. 

Dibuatkan Berita Acara kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, dikarenakan Bendesa Adat Pejeng Kawan sudah tidak bisa memediasikan lagi, sehingga perihal tersebut diserahkan ke Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan Tampaksiring. Untuk itu, pada tanggal 1 Oktober 2021, mulailah diberlakukan 10 poin kesepakatan yang juga sudah ditandatangani oleh Dewa Putu Pica.

Disisi lain, Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan Tampaksiring Dewa Made Rai mengatakan, atas kesepakatan bersama, sejak per tanggal 1 Oktober 2021 permasalahan tersebut tidak akan terulang lagi.

Sementara itu, dari pihak krama (warga) korban Kasepakang/Kanorayang Dewa Putu Pica sekeluarga merasa tidak puas dengan sanksi yang telah ditetapkan oleh Bendesa Adat Desa Adat Pejeng Kawan.

Disebutkan, berdasarkan pasal 82 Awig-awig, pihak korban Dewa Putu Pica melaksanakan sanksi tersebut untuk sementara waktu. Namun, faktanya, seperti muncul di media sosial tiktok, sanksi yang diputuskan terhadap korban Kasepakang Dewa Putu Pica dilakukan, untuk selamanya dikucilkan sebagai krama (warga). 

Patut diketahui, putusan sanksi adat tersebut sebagai pembelajaran bagi krama adat yang melanggar atau tidak mematuhi terkait Awig-awig Desa Adat. Mengingat, keputusan sanksi adat tersebut sudah sesuai dengan Perda Nomor 4 tahun 2017 pasal 78.

"Jadi berdasarkan Perda tersebut, Bendesa adat Desa Adat Pejeng Kawan menerapkan kepada korban bukan mutlak selamanya, tapi hanya sementara, lantaran beberapa kali diajak untuk mufakat, tidak juga kunjung tiba bersangkutan. Alhasil kami limpahkan permasalahan ini ke Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Gianyar untuk dapat diselesaikan dengan baik secara adat," tegasnya. (C/S)

Komentar Via Facebook :