Diminta KPK Selidiki Dinas Kesehatan Riau

Sangat Rahasia, Dinas Kesehatan Riau Tidak Berikan Permohonan Data, Ratusan Miliar Perlu Dikejar KPK

Sangat Rahasia, Dinas Kesehatan Riau Tidak Berikan Permohonan Data, Ratusan Miliar Perlu Dikejar KPK

Foto: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, H. Zainal Arifin bersikap sangat tertutup terhadap informasi publik, mengenai data realisasi anggaran ratusan miliar di Dinas Kesehatan Provinsi Riau tahun 2022

PEKANBARU AKTUALDETIK.COM - Dinas Kesehatan Provinsi Riau, yang kini di pimpin oleh H. Zainal Arifin, dengan sekretaris, Ade Asmara, bersikap sangat tertutup atau tidak transparan terkait data real penerima manfaat dalam realisasi berbagai bentuk bantuan kesehatan kepada masyarakat Riau tahun anggaran 2022. Jumat, 20/05/2023.

Sikap tertutup itu diperlihatkan oleh kepala dinas Kesehatan provinsi Riau, H. Zainal Arifin dan sekretaris Dinas Kesehatan provinsi Riau, Ade Asmara, manakala Redaksi media online Aktualdetik.com, sudah resmi atau genap 3 minggu mengajukan surat permohonan data vilid kepada instansi tersebut, namun hingga berita ini dimuat, kepala dinas dan sekretaris Dinas Kesehatan provinsi Riau tidak kunjung memberikan data. 

Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Kesehatan, telah mengadakan program-program kegiatan yang membantu masyarakat tidak mampu agar terhindar dari permasalahan biaya kesehatan.

Dinas Kesehatan Riau selama tahun 2022 telah menyediakan program kegiatan pelayanan kesehatan berupa pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebesar Rp.161 Milyar.

Untuk itu awak media mengkonfirmasi kepada Kepala Dinkes Riau, H.Zainal Arifin melalui Sekretaris, Ade Asmara menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Riau menargetkan sebanyak 95% penduduk  sudah memiliki BPJS.

"Untuk itu Pemprov mengalokasikan anggaran dan membayar iuran penduduk secara budget sharing kepada 55% penduduk sejak tahun 2005, itu sekarang jumlah penduduk sebesar 950 ribu jiwa yang sudah dibayarkan." Jelas Ade.

Dinkes Riau juga mempunyai program kontribusi bagi PBI jaminan kesehatan sebesar Rp 33 Milyar pada tahun 2022. Menurut Ade 6,7 juta penduduk Riau sebanyak 1,9 juta BPJS dibayar oleh Pemerintah Pusat melalui APBN.

"Terkait kontribusi itu, Pemprov Riau diwajibkan membayar sebesar Rp2.100 per jiwa dari total 1,7 hingga 1,9 juta jiwa kalau pemerintah pusat membayar kontribusi iuran kelas 3 itu sebesar Rp 35.000." Sebut Ade.

Dinkes Riau juga mengadakan program dukungan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum memiliki BPJS serta membantu dukungan-dukungan lainnya sebesar Rp 8 Milyar pada tahun 2022.

"Masyarakat yang belum punya BPJS, maka Pemprov Riau menjamin biaya biaya keperluan diluar tanggungan BPJS tersebut,  seperti biaya transpor pesawat rujukan dari Riau ke Jakarta, biaya makan dan tempat tinggal mereka." Terang Ade kepada awak media.

Banyak penduduk Riau yang membutuhkan pengobatan lebih lanjut seperti ke RS.Harapan Kita, RSCM, RS.Otak di Jakarta, kalau biaya pengobatannya dijamin BPJS, Pemprov Riau menjamin kebutuhan keluarga pasien selama yang diperlukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Dinkes Riau juga mempunyai program penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita kurus demi mencegah stunting sebesar Rp.13 Milyar pada 2022. Namun Ade menjelaskan bahwa program tersebut tidak jadi dilaksanakan dikarenakan adanya perubahan kebijakan dari Kementerian Kesehatan

Sementara beberapa waktu yang lalu Sekda Prov.Riau, SF Hariyanto pernah menyatakan statement kepada awak media bahwa dana stunting di Provinsi Riau 'disunat' oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab. Menjawab terkait hal itu Ade Asmara memilih untuk tidak berkomentar.

Dinkes Riau juga mengadakan program Obat-obatan kepada masyarakat penerima manfaat kepada anak remaja putri anak sekolah dengan ibu hamil berupa tablet penambah darah dan berbagai vitamin di tahun 2022 sebesar Rp.6 Milyar.

Awak media mencoba meminta data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan, namun Ade beralasan pihaknya menunggu izin dari Kepala Dinas dan Kominfo Riau terlebih dahulu.

Sumber: Data Resmi
Penulis: Is
Editor: FS

Kepada Seluruh Masyarakat di Tanah Air, Jika Ada Informasi, Dan Menemukan Kejadian/Peristiwa Penting, Atau Pelanggaran Hukum, Baik Oleh warga atau Pejabat Pemerintah/Lembaga/Penegak Hukum, Silahkan mengirimkan informasi, berupa Narasi/tulisan, Rekaman Video/Suara, ke No telepon/WA: 0853-6381-4752 - Email: Aktualdetik19@gmail.com.

Jangan Lupa Mengirim Indensitas Lengkap, Kami menjamin kerahasiaan Identitas Narasumber.


 

Komentar Via Facebook :