Foto: Ketua Forum PERWAMSI, Suryadi, saat memberikan keterangan Pers hari ini kepada AKTUALDETIK.COM

PEKANBARU AKTUALDETIK.COM - Perusahaan bidang pengembangan kawasan dan pemukiman atau lazim disebut sebagai perusahaan Deplover, yaitu PT Ika Daya Yakin Mandiri diduga tidak taat aturan perundang-undangan terkait penyerahan prasarana dan sarana berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum dan fasos) sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Rabu, 22/02/2023.

Sebagaimana diketahui, bahwa setiap perusahaan pengembang ketika memohonkan fasilitas dan legalitas kepada pemerintah, wajib memenuhi dan mentaati aturan dimaksud, agar lingkungan sosial dan lingkungan hidup dapat terjaga secara seimbang, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman 
Permendagri No 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No 11 Tahun 2008 Tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan Pemukiman. 

Hal ini pun dibenarkan oleh Suryadi, Ketua Umum Forum PERWAMSI (Perlindungan dan Advokasi Warga Perumahan dan Lingkungan Masyarakat Indonesia) - Riau, Selasa 21/02/2023 saat dikonfirmasi wartawan di Pekanbaru. 

"Benar, ada masalah soal Fasos dan Fasum di Perumahan Gading Marpoyan. Berdasarkan surat permohonan warga ke developer, itu jelas developer atas nama PT IKA DAYA YAKIN MANDIRI tidak memberikan Fosos dan Fasum ke warga. Ini sudah melanggar hukum pidana dan denda 5 miliar untuk developer," jelas Suryadi. 

Lanjut Suryadi, surat permohonan warga Perumahan Gading Marpoyan minta FASOS dan FASUM itu nomor 01/Pan/DS.IV/IX/2015, dasar permohonan poin 4. pihak PT IKA DAYA YAKIN MANDIRI, dinyatakan belum menjelaskan tentang FASOS dan FASUM di perumahan.

"Surat permohonan warga itu jelas sebagai bukti, sejak dibangun oleh developer pada 1996/97 sampai kini, developer belum memberikan Fasos dan Fasum sesuai Siteplan sah yang dikeluarkan dinas PU, kabupaten Kampar pada tahun tersebut," terang Suryadi. 

Ditambahkan oleh Ketua Dewan Pembina Forum PERWAMSI, Ir. Yusrizal Tanjung SH.MH, bahwa secara resmi FORUM PERWAMSI telah memberikan surat resmi ke Desa Pandau Jaya. Surat tersebut sebagai Somasi untuk developer. Sehingga pemerintah daerah, perpanjangan tangannya di desa, pemerintahan desa Pandau Jaya mesti pro aktif untuk masyarakat. 

"Secara hukum, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, jika developer tidak memberikan Fosos dan Fasum sesuai Siteplan yang resmi dari dinas terkait, maka dapat dilakukan proses hukum. Termasuk juga UU perlindungan konsumen. Untuk itu, pemerintah Desa Pandau Jaya mesti pro aktif untuk masyarakat. Karena fasos dan Fasum itu milik daerah untuk masyarakat di perumahan gading Marpoyan," tegas Ir.Yusrizal Tanjung SH.MH selaku Ketua Dewan Pembina PERWAMSI. 

Terkait surat yang telah dilayangkan oleh PERWAMSI, menyangkut bebrapa hal, antara lain, 1. Developer atas nama PT IKA DAYA YAKIN MANDIRI akan membangun rumah Blok A1 di perumahan gading Marpoyan, depan Blok A2. Menurut Siteplan, Blok A1 hanya dibangun satu baris rumah, bukan satu blok. 2. Berdasarkan surat permohonan FASOS dan FASUM Warga Perumahan Gading Marpoyan, nomor 01/Pan/DS.IV/IX/2015, dasar permohonan poin 4. pihak PT IKA DAYA YAKIN MANDIRI, dinyatakan belum menjelaskan tentang FASOS dan FASUM di perumahan. 

,"Ini indikasi jelas sebagai fakta dukungan bahwa pihak developer sejak awal tidak melakukan penyerahan FASOS dan FASUM ke pemerintah dan ke warga lingkungan perumahan, sesuai surat permohonan developer No.12/IMB/II/1996 tanggal 22 Februari 1996 tentang penyiapan lahan FASOS dan FASUM Perumahan Gading Marpoyan jumlahnya 22.170 m², "kata Suryadi. 

3. Berdasarkan Siteplan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kab Kampar melalui Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, kegiatan pembangunan rumah Perumahan di Blok A1 Perum Gading Marpoyan diluar Siteplan, maka terindikasi memakan lahan dan atau jalan yang menurut warga mestinya 9 meter. Untuk itu, PERWAMSI pusat dan Provinsi Riau dengan ini menyatakan: 1. Meminta developer atas nama PT.IKA DAYA YAKIN MANDIRI menyerahkan FASOS dan FASUM ke masyarakat di perumahan gading Marpoyan tersebut secara jelas sesuai Siteplan resmi dari pemerintah daerah. 2. Meminta pemerintah daerah, penegak hukum, segera menghentikan, membongkar bangunan perumahan yang diluar Siteplan. 

3. Melakukan teguran ke developer sesuai prosedur perundangan yang berlaku. 4. Mencabut izin developer. 5. Melakukan laporan secara hukum yang berlaku sesuai pidana UU nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman dengan gugatan pidana dan denda Rp 5 miliar rupiah. Serta UU Perlindungan konsumen No 8 Tahun 1999 Pasal 4 dan Pasal 7.

Atas informasi ini, AKTUALDETIK.COM telah melakukan konfirmasi melalui saluran telepon kepada Kepala Desa Pandau Jaya, Firdaus Roza, oleh Firdaus, mengatakan perlu melihat terlebih dahulu pada siteplan pengembang tersebut, untuk mengetahui apakah benar ada ditentukan dalam perencanaan untuk fasos dan fasum, sehingga dapat dipastikan tentang langkah selanjutnya kepada pihak pengembang, yakni PT Ika Daha Yakin Mandiri. 

, "Saya belum lihat mana fasos dan fasum yang dimaksud itu. Harus kita lihat dulu siteplan pengembang nya, supaya jangan jadi salah nantinya. Saya selaku kepala desa wajib mendorong perusahaan pengembang agar patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur itu. Serahkan semua fasos dan fasum kepada pemerintah Daerah Kampar, " Katanya. 

Awalnya Firdaus mengatakan, bahwa peraturan Desa tidak ada mengatur soal fasos dan fasum, karena menurut Firdaus, yang berwenang untuk hal itu adalah dinas Perkim kabupaten Kampar. Dirinya selaku Kepala Desa siap untuk melakukan segala tindakan apapun untuk mendukung pemerintah Daerah dalam memberikan segala bentuk sanksi kepada pengembang, yakni PT Ika Daya Yakin Mandiri, jika memang benar abai atau tidak patuh terhadap Undang-Undang. 

Sumber: SRY
Penulis: FR
Editor: Red