Penegak Hukum Diminta Bertindak

Ribuan Ton Limbah B3 di Rembang Jadi Ancaman Kesehatan

Ribuan Ton Limbah B3 di Rembang Jadi Ancaman Kesehatan

tempat pembuangan limbah B3 dirembang yang dipasang police line oleh pihak aparat..

REMBANG AKTUALDETIK.COM  - Carut marut keberadaan limbah tak bertuan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah tampaknya sudah menjadi perbincangan hangat di masyarakat luas termasuk menjadi sorotan LeSPeM Rembang (Lembaga Study Pemberdayaan Masyarakat).

LeSPeM Rembang merupakan lembaga yang selama ini kritis terhadap kebijakan kebijakan publik di Kabupaten Rembang, saat ditemui di kediamannya menyatakan keprihatinannya atas Kasus Limbah di Rembang ini, Bambang Wahyu Widodo selaku Koordinator LeSPeM Rembang.

"Saya sungguh turut prihatin dengan keberadaan limbah B3 yang berjumlah sampai puluhan ribu ton di Kabupaten Rembang miris sekali rasanya melihat rembang tercinta ini menjadi tong sampah raksasa, permasalahan tersebut harus diusut tuntas sampai ke akar akarnya", ungkap Bambang Widodo Koordinator LeSPeM Rembang pada wartawan di kediamannya, minggu (8/11/2020).

Pembuang limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) dapat dijerat pidana dengan sanksi denda mencapai Rp 3 miliar. Sementara itu, produsen limbah B3 yang tidak mengolah limbahnya kembali dapat didenda minimal Rp 1 miliar dan maksimal Rp 3 miliar.

Koordinator LeSPem Rembang, Bambang Wahyu Widodo, mengatakan, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"Sanksi tentu pidana. Kalau sesuai Pasal 103, penghasil limbah B3 yang tidak mengelola, kemudian (Pasal) 104-nya tidak ada izin mengolah, itu ancamannya satu tahun (penjara) dan (denda) Rp 1 miliar, maksimal 3 tahun dan denda Rp 3 miliar, kata Bambang kepada awak media.

Adapun berdasarkan Pasal 103 UU Nomor 32 Tahun 2009, diatur bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 harus mengelola limbah yang dihasilkannya.

"Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)," demikian bunyi Pasal 103 UU tersebut.

Lebih lanjut Bambang mengatakan, "kita dari LeSPeM sudah mengamati sejak awal dan sudah mengantongi aktor aktor yang diduga bermain soal limbah, karena logisnya puluhan ribu ton limbah dari luar rembang bisa masuk kesini (Red: Rembang) tentu sudah diketahui dengan para pengambil kebijakan, karena puluhan ribu ton limbah B3 tidak mungkin tiba tiba datang kaya sulapan", katanya.

Ketika ditanya terkait limbah tersebut yang saat ini sudah di police line pihak Polres Rembang. Bambang mengungkapkan, 

"Saya kok sedikit pesimis ya terkait police line tersebut soalnya perkembangannya belum kelihatan, bisa saja itu buat nyenengin masyarakat saja biar gak rame, atau mungkin hanya dibuat agar tidak mempengaruhi hajatan Pilkada Rembang", ungkapnya.

Sebagai informasi Pihak Polres Rembang telah melakukan penyegelan dengan memasang Police Line di lokasi limbah Desa Jatisari namun Pihak Polres Rembang belum membuat Press Realese terkait penyegelan limbah di desa jatisari tersebut.

Koordinator LeSPem, Bambang kembali mengkritik Pemerintah Kabupaten Rembang yang tidak tahu terkait limbah,

"Pemkab Rembang gak tau soal limbah di Desa Jatisari ? rasanya kok saya pengin tertawa denger jawaban seperti itu ya, ini jumlahnya puluhan ribu ton mas, ini bukan sulapan yang tiba tiba limbah tersebut datang ke rembang", Jelasnya

"Coba kita bedah bareng bareng ya, limbah datangnya dari luar rembang, hal tersebut bisa dipastikan karena bentuk limbah terdapat kandungan minyak goreng dan dirembang tidak ada pabrik minyak goreng, Limbah tersebut dibawa menggunakan tongkang sandar di pelabuhan rembang itu diakui oleh pihak pengelola pelabuhan. 

Tim pengamat lingkungan nasional dan Gakkum Lingkungan Hidup sudah cek ke lokasi kalo memang itu limbah kategori B3.

Apa masih pantas pihak Pemerintah tidak mengetahui terkait jumlah limbah yang segitu banyak? kita buang sampah aja dimintai biaya kebersihan lingkungan, jadi kalo puluhan ribu ton limbah dibuang kesini kira kira mereka hanya gratis saja ?", ungkapnya.

"Tapi kalo memang Pemerintah Daerah Rembang betul betul tidak tahu berarti mereka hanya di perdaya sama preman preman dan cukong perusahaan penerima limbah saja dong, kok segitu rendahnya Pemerintah kita ya", lanjutnya. 

Ketika ditanya terkait langkah langkah LeSPeM terkait limbah tersebut, bambang menyampaikan,

"Kita akan kawal terus kasus ini di Kepolisian dan Gakkum LH agar tidak mandul, ini harus tuntas dan kita siap turun ke jalan bersama warga terdampak, ini kepentingan masyarakat yang harus segera diberesi, tidak ada kata nanti tapi sekarang", pungkasnya, saat press realese dikediamannya.

 # M.Taufiq/tim.

Bagi masyarakat yang memiliki informasi atau kejadian/peristiwa ditengah masyarakat,
atau berbagi foto dan video, silahkan chat ke 0812 6830 5177 atau
Email redaksi : aktualdetik19@gmail.com
Mohon dilampirkan data pribadi.

Komentar Via Facebook :